Mahalli Anggap Pernyataan Hasanain Bagian dari Dinamika

Mataram (suarantb.com) – TGH. Hasanain Juaini menyatakan minatnya untuk tampil di Pilkada NTB 2018 melalui jalur independen alias perseorangan. Hal ini dianggap sebagai bagian dari dinamika politik yang positif bagi NTB.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Penasehat PW NW NTB, TGH. Mahalli Fikri kepada wartawan di Mataram, Kamis, 13 Oktober 2016.

Menurut Mahalli, pernyataan Hasanain yang ingin mencalonkan diri melalui jalur independen itu memang bagian dari dinamika yang wajar dalam proses politik.

Hanya saja, Mahalli tak menampik bahwa pernyataan Hasanain ini juga bisa menjadi problematis jika dikaitkan dengan statusnya sebagai kader Nahdlatul Wathan. Apalagi ia saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Besar (PB) NW.

Dengan jabatannya tersebut maka ada proses di internal NW yang sulit dilepaskan dari aktivitas maupun sikap Hasanain.

Mahalli pun menganalogikan langkah Hasanain ini dengan orang yang menari. Menurut Mahalli, bukan sesuatu yang dilarang jika seseorang menari sebelum musik mainkan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah, tarian yang dimainkan sang penari tetap harus selaras dengan musik yang akan dimainkan nanti.

“Kalau iramanya dangdut, jangan kita narinya (musik) rock,” sindir Mahalli.

Mahalli menegaskan, banyaknya kader NW yang ingin tampil di perhelatan politik adalah sesuatu yang baik. Termasuk, bila mereka ingin menempuh jalur independen sebagai pintu masuk menuju kekuasaan.

Namun, Mahalli mengingatkan bahwa jalur independen bukannya tidak memiliki risiko. Salah satu risiko yang bisa lahir di kemudian hari adalah sulitnya menyatukan dinamika pemerintahan dengan lembaga legislatif yang berisi para kader partai politik. Padahal, lembaga legislatif memiliki berbagai kewenangan atau hak, yang salah satunya adalah hak bujet atau hak menentukan anggaran.

Untuk menentukan kebijakan, seorang kepala daerah mau tidak mau harus berkompromi dengan para kader partai politik. Kebersamaan dengan partai politik, ujar Mahalli, bisa membuat proses kompromi itu menjadi mudah. Sebaliknya, sikap yang menjaga jarak dari partai politik, bisa jadi akan membuat kompromi sulit dicapai. Akibatnya, roda pemerintahan sulit untuk berjalan dengan mulus.

Menurut Mahalli, problematika terkait status Hasanain sebagai kader inti – dalam hal ini Sekretaris PB NW, harus dilihat dalam prosedur tetap alias protap yang saat ini berlaku di internal NW. Mahalli menegaskan, sebagai organisasi yang juga aktif membangun perpolitikan NTB, NW punya protap tersendiri sebelum memutuskan sikap dalam suksesi kepemimpinan.

Salah satu protap yang harus dilalui adalah adanya musyawarah di internal pengurus. NW juga akan melakukan survai dengan menggunakan jasa lembaga survai yang memiliki kredibilitas teruji. Survai ini, menurut Mahalli, dilakukan untuk melihat sejauh mana elektabilitas kader-kader NW tersebut. Dan sebelum keputusan final diambil, akan ada proses istiharah.

“Kalau sudah ada hasil survai itu, baru kita bermusyawarah, istiharah, baru kita mengambil keputusan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Sejauh ini, menurut Mahalli, proses tersebut belumlah menghasilkan keputusan. Bahkan, Mahalli mengaku belum tahu apakah survai yang dimaksud telah dilaksanakan atau belum. “Tapi kemungkinan sedang berjalan karena sudah dimusyawarahkan beberapa bulan yang lalu,” tegasnya.

Mahalli tak menampik bahwa sikap Hasanain yang mengumumkan niat pencalonannya tanpa menunggu proses ini memang bisa memantik banyak pendapat. Namun, baginya, hal ini tidak berarti membuat Hasanain berjarak dengan kepengurusan NW. Apalagi dengan Dr. TGH. M. Zainul Majdi alias TGB selaku Ketua PB NW.

“Insha Allah, tujuannya TGB dan Tuan Guru Hasanain itu tetap sama. Karena kita semua, kader NW itu punya prinsip untuk berlomba-lomba dalam kebaikan,” pungkasnya. (aan)