Luncurkan SOP, NTB Siap Sambut Kenormalan Baru Pariwisata

H. Lalu Moh. Faozal (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB resmi meluncurkan Standard Operational Procedure (SOP) kenormalan baru sektor pariwisata. Dengan mengedepankan basis cleanliness, health and safety (CHS), SOP yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan pemulihan pariwisata pascapandemi virus corona (Covid-19).

Iklan

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan, SOP yang telah disusun mencakup pengaturan seluruh komponen pariwisata di Lombok dan Sumbawa. ‘’Hari ini (kemarin) kita resmi meluncurkan SOP kenormalan baru. Ini menjadi acuan kita untuk seluruh kabupaten/kota di NTB,’’ ujarnya, Kamis, 25 Juni 2020 di Mataram.

Diterangkan, dalam langkah selanjutnya masing-masing kabupaten/kota diminta mengevaluasi lagi kesiapan pembukaan destinasi wisata sesuai SOP yang disusun. Khususnya dengan melakukan pendalaman usulan dari satgas penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.

‘’Pendalamnnya diusulkan ke gugus tugas (masing-masing daerah), apakah destinasi bisa dibuka atau perlu ada catatan-catatan lagi,’’ jelas Faozal. Pemprov NTB sendiri merekomendasikan empat destinasi yang dapat dibuka, yaitu kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno), Taman Nasional Gunung Rinjani, Pulau Moyo, dan Taman Nasional Gunung Tambora.

Di sisi lain, protokol kesehatan ditekankan harus dilakukan dengan ketat. Khususnya di dua pintu masuk utama, yaitu Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dan Pelabuhan Lembar. Dimana masing-masing pintu masuk akan mengedepankan aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

“Dispar NTB hari ini akan mengiriman SOP ini ke masing-masing kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti di masing-masing wilayah. Bisnis kepariwisataan ini memang bagian dari kewenangan kabupaten/kota, tapi standar (kesehatan) harus hadir di semua destinasi,” ujar Faozal.

Menurutnya, protokol penanganan Covid-19 harus menjadi yang paling utama dalam tata kelola destinasi pariwisata NTB ke depan. Kendati masih ada beberapa kendala, hal tersebut diharapkan dapat menemukan solusi dengan SOP yang telah disusun.

Dicontohkan seperti pembukaan kawasan Sembalun di Lombok Timur pekan lalu, dimana ribuan masyarakat membanjiri destinasi wisata tersebut tanpa protokol yang jelas. “Jadi itu memang sudah ada surat dari pemdanya dibuka, tapi cukup sulit juga mengecek satu per satu dari ribuan orang yang datang. Jadi memang perlu kita atur ulang supaya sesuai,” ujarnya.

Diterangkan, dalam prosesnya nanti seluruh destinasi dan fasilitas kepariwisataan yang akan beroperasi harus melewati evaluasi. Dalam evaluasi tersebut, ada beberapa poin yang harus dipenuhi agar mendapatkan sertifikat CHS dari Pemprov NTB.

“Nanti ada check list yang akan menjadi (acuan) sertifikasi CHS dari masing-masingi ndustri yang akan dikeluarkan oleh kami (Pemprov NTB, Red) dan Pemda Kabupaten/Kota, ketika sudah selesai ditinjau kesiapan perangkat protokol kesehatan di masing-masing unit usaha,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk mendapatkan sertifikasi CHS hal yang harus dipenuhi destinasi wisata antara lain fasilitas Kebersihan, toilet bersih dan air bersih, tenaga kebersihan, klinik dengan paramedis yang dekat dengan lokasi destinasi, alat pelindung diri bagi pekerja pariwisata, lampu jalan, penunjuk arah, dan penggunaan disinfeksi.

Untuk restoran dan rumah makan diwajibkan memiliki alat cuci tangan, thermogun, hand sanitizer, masker/face shield, sarung tangan, jarak antar meja 1 meter, penanda batas di area antrian, penanda batas di area ruang tunggu, penyemprotan disinfektan, dan doorman. Sedangkan untuk hotel diwajibkan memiliki doorman, hand sanitizer dan tisu di lift, hand sanitizer di area publik, masker dan face shield bagi pegawai, sarung tangan, thermogun, wastafel dan sabun, penanda batas di lift, serta penyemprotan disinfektan rutin. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional