LTSP TKI Segera Direalisasikan di Loteng dan Sumbawa

Mataram (suarantb.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H Wildan menyebutkan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Plus yang akan melayani TKI tahun ini akan segera direalisasikan di Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa. Ini disampaikannya usai menghadap Gubernur NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 29 November 2016.

“Kita sudah koordinasi dan lapor ke Pak Gubernur untuk tindak lanjut supaya gedung LTSP bisa segera direalisasikan. Kita minta penetapan untuk 2016 ini, dan yang ditunjuk Gubernur adalah Lombok Tengah dan Sumbawa,” ujarnya.

Iklan

Kedua kabupaten yang ditunjuk ini, diakui Wildan sudah memiliki gedung yang bisa difungsikan untuk LTSP. “Kalau di Loteng ada gedung bekas rumah Sekda dan Insha Allah sedang diperjuangkan untuk anggarannya. Kalau di Sumbawa ada gedung BLK. Lotim belum dulu untuk tahun ini, karena kata Pak Bupati lahannya belum ada,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya Loteng dan Sumbawa ini, berarti pembangunan LTSP TKI untuk sisa empat kabupaten akan dilaksanakan tahun depan.

“Untuk Bima, Dompu, Lotim dan Lobar kita lakukan tahun 2017. Bertahaplah realisasinya,” lanjutnya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk  operasional pertama masing-masing LTSP ini menurut Wildan sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar. Sementara petugas yang akan melayani para calon TKI nanti akan diambil dari pegawai kabupaten. Yang terdiri atas tujuh pegawai Kantor Imigrasi, tiga pegawai disnakertrans kabupaten dan tiga pegawai dinas kependudukan.

“Karena disana langsung pencetakan data kependudukannya, nanti kita dapat kiriman alat dari BNP2TKI. Desember nanti dikirim,” tambahnya.

Selain masalah pra keberangkatan yang diharapkan bisa teratasi dengan adanya LTSP ini. Masalah setelah TKI sampai di negara tujuan diakui Wildan masih perlu perhatian lagi. Ia mengaku akan menggandeng Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan TKI selama bekerja di luar negeri.

“Jika diindikasikan ada yang kurang disana, nanti kita minta juga BNP2TKI sebagai pelaksana kebijakan Kementerian Tenaga Kerja agar lebih menguatkan disana,” katanya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here