LTSP akan Dibangun di Enam Kabupaten Kantong TKI

Mataram (suarantb.com) – Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) kembali diperkenalkan dalam rapat koordinasi (rakor) Program Poros Sentra Layanan TKI Terintegrasi Daerah Asal, Senin, 7 Nopember 2016 di Kantor Gubernur NTB. LTSP ialah lembaga yang mempermudah calon TKI dalam mengurus dokumen untuk bekerja di luar negeri.

Saat ini LTSP hanya berada di Kota Mataram. Selanjutnya akan dibangun LTSP di enam kabupaten yang merupakan kantong-kantong TKI. Demikian disampaikan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), R. Soes Hindarno. Enam kabupaten tersebut yaitu : Sumbawa, Bima, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

Iklan

Mengenai lokasi yang tepat untuk LTSP yang akan dibangun, Hindarno mengatakan sebaiknya LTSP berada di Kantor Dinas Tenaga Kerja. “Karena ini urusan wajib bidang ketenagakerjaan. Sebaiknya ada di kantor Dinas Tenaga Kerja, kalau memang kadis (kepala dinas) atau sekdis (sekretaris dinas)-nya tidak keberatan,” ujarnya.

LTSP mulai dioperasikan sejak 2006. Tujuannya memudahkan calon TKI mengurus dokumen yang dibutuhkan dalam proses memperoleh izin kerja di luar negeri. “Mereka kan biasanya dibawa sama pihak ketiga keliling dari dari kantor A, B, dan sebagainya. Maksud kami dengan LTSP ini calon TKI hanya datang ke satu pusat pelayanan,” jelasnya.

Selain proses yang berbelit-belit, tak jarang juga pihak ketiga atau biasa disebut calo menawarkan pada calon TKI untuk dipinjamkan uang selama proses pengurusan tersebut. Namun, pada akhirnya justru meninggalkan hutang membengkak yang membebani TKI. Pada akhirnya TKI sangat dirugikan.

Hindarno menegaskan, pengurusan dokumen calon TKI di LTSP tidak dipungut biaya alias gratis. “Bisa mengurus KTP, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, informasi pasar kerja, rekomendasi paspor, perjanjian penempatan kerjanya, medical check-up sampai akhirnya dapat tiket keberangkatan. Dan mengurus di LTSP biayanya gratis,” jelasnya.

  Silaturahmi ke ‘’Suara NTB’’ dan ‘’Radio Global FM Lombok’’, Danrem Ungkap Pentingnya Bermitra dengan Media

Namun, Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan  TKI Disnakertrans NTB, Zaenal yang sebelumnya diwawancarai suarantb.com menyebutkan calon TKI memang malas untuk mengikuti prosedur pengurusan izin kerja sebagai TKI legal. Pasalnya prosesnya berbelit-belit dan membutuhkan waktu lama. “Mereka itu kalau sudah mau berangkat, penginnya langsung berangkat,” tandasnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here