LPJK NTB Resmi Dibubarkan

Mantan Ketua LPJK Provinsi NTB, Sitti Nurul Hijjah, dan pengurus LPJK NTB lainnya menyatakan LPJK NTB resmi bubar, Rabu kemarin.(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB resmi dibubarkan, Rabu, 23 Desember 2020, pasca terbitnya Keputusan Menteri PUPR No. 1792/KPTS/M/2020 pada  21 Desember 2020. Pembubaran LPJK, khususnya di Provinsi NTB masih menyisakan beberapa pekerjaan besar.

Diantaranya, sertifikasi tenaga kerja terampil dan tenaga ahli yang masih sangat kekurangan untuk mengisi kebutuhan pembangunan NTB. “Nilai proyek di NTB ada Rp8 triliun. Rp1 triliun membutuhkan tenaga kerja sebanyak 14.000. berarti 112.000 orang tenaga kerjanya. Kita baru mensertifikasi 12.000. Masih butuh mensertifikasi 100.000 orang, tenaga terampil, dan tenaga ahli,” kata mantan Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah, ST, MT pada acara ramah tamah dan pamitan, mantan pengurus LPJK Provinsi NTB.

Selama empat tahun LPJK Provinsi NTB hadir, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB dan bermitra dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya. Dari tahun 2016, sampai tahun 2020. Dalam perjalanan tersebut, selain banyak melakukan sertifikasi tenaga terampil, tenaga ahli dan sertifikasi seluruh badan usaha yang terkait jasa konstruksi. Salah satu produk yang dihasilkan adalah terbitnya Peraturan Gubernur NTB No 20 Tahun 2019 yang dikeluarkan di Bulan Juli 2019, mengatur tentang keberpihakan terhadap tenaga konstruksi dan perusahaan jasa konstruksi lokal dalam proyek-proyek pembangunan di NTB.

“Ini harapan kami baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan tenaga kerja, baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja terampil. Dan juga mensupport badan usaha agar berdaya saing dan tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU PR Provinsi NTB, H. Syahdan mengatakan, keberadaan LPJK selama empat tahun ini cukup dirasakan.  Dia menyayangkan, LPJK di provinsi dibubarkan. Mengingat cukup baesar kontribusinya terhadap dunia konstruksi di daerah ini.  Meskipun seluruh kegiatan sertifikasi badan usaha terkait jasa konstruksi diambil alih oleh LPJKN.

“Sambil kita menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah untuk jalan keluarnya setelah LPJK dibubarkan, mungkin sehari dua hari ini keluar. Untuk melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh LPJK sebelumnya,” kata kepala dinas. Sementara ini, asosiasi dapat mengambil alih melakukan pelatihan-pelatihan, memfasilitasi sertifikasi badan usaha. Diantaranya Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Ataki dan asosiasi badan usaha lainnya. (bul)