LPJ Pembangunan RTG Tahap Pertama Belum Tuntas

IGB. Sugihartha (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Tujuh Pemda Kabupaten/Kota terdampak bencana gempa bumi 2018, diminta mengawal percepatan penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) rehab rekon 226.204 Rumah Tahan Gempa (RTG). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan tenggat waktu sampai akhir September untuk penyelesaian LPJ pembangunan RTG tahap pertama tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. IGB. Sugihartha, M.T., mengatakan, sekarang fasilitator di lapangan sedang fokus untuk menyelesaikan administrasi atau LPJ pembangunan RTG tahap pertama sebanyak 226.204 unit tersebut.

Iklan

Selain itu, fasilitator juga terus mendampingi kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menyelesaikan sisa pembangunan RTG tahap pertama maupun pembangunan RTG tahap kedua, yang harus tuntas 31 Desember mendatang. Termasuk, kata Sugihartha, LPJ untuk pembangunan RTG yang sedang berproses atau berjalan.

‘’Dua kegiatan yang mereka fokus. Pertama, bagaimana kondisi pengawasan di lapangan. Pendampingan kepada Pokmas. Kedua, LPJ yang tertunda, mereka juga segera harus selesaikan,’’ terangnya.

Sugihartha mengatakan untuk penyelesaian LPJ pembangunan RTG tahap pertama, kemungkinan tidak bisa tuntas 100 persen pada akhir September ini. Namun, terus diupayakan agar bisa tuntas 100 persen.

‘’Karena membuat LPJ ini tidak mudah. Bukan sekedar menulis. Tapi mencari data-data yang ketinggalan kemarin. Misalnya, harus mencari data-data yang ada di BRI, dan sebagainya. Ini tidak cepat bisa terselesaikan. Sehingga mereka sampai sekarang pun, 80 persen totalnya belum,’’ katanya.

Tunggakan penyelesaian LPJ pembangunan RTG yang sudah selesai 100 persen pekerjaan fisiknya diminta dipercepat. “Ada LPJ yang masih terhutang kemarin, belum terselesaikan, ini yang juga harus mereka kebut,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Perkim NTB ini mengatakan merupakan. Tanggungjawab Pemda kabupaten/kota untuk mengawal dan mendorong percepatan penyelesaian LPJ termasuk pembangunan RTG tahap kedua hingga 31 Desember mendatang. “BPBD kabupaten/kota memang menjadi tugasnya. Kita di provinsi melakukan pendampingan, mengawasi, memvalidasi data,” tandasnya.

BNPB telah menggelontorkan dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa NTB sebesar Rp5,7 triliun lebih. Sesuai data BNPB, ada 226,204 unit rumah korban gempa bumi di NTB. Dari data tersebut sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan sebanyak 213,085 unit rumah.

Adapun rinciannya bahwa secara fisik 100 persen sebanyak 185,596 yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 59,640 unit, Rusak Sedang (RS) 28,722 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 97,234 unit. Sedangkan yang dalam proses perbaikan dan pembangunan sebanyak 27,498 unit, yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 14,412 unit, Rusak Sedang (RS) 3,720 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 9,357 unit.

Progres pembangunan rumah korban gempa di NTB sudah mencapai 94 persen. Sisanya tinggal 6 persen untuk tahap pertama. Kemudian ada tambahan sekitar 17.000 rumah korban gempa yang akan diperbaiki untuk tahap kedua.

Untuk perbaikan 17.000 rumah korban gempa tahap kedua ini, BNPB menunggu usulan by name by address dari Pemda kabupaten/kota yang dikoordinir oleh Pemprov NTB. Nanti BNPB akan kembali melakukan review, melihat langsung ke lapangan, mana yang sesuai dan tidak dari usulan tambahan tersebut. (nas)