LPBI NU Gelar Pelatihan Koordinasi Penanggulangan Bencana di Tiga Provinsi

Mataram (suarantb.com) – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (LPBI NU) menggelar pelatihan koordinasi bagi pengelola program penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan bencana alam di tiga provinsi.

Kegiatan ini diikuti oleh 31 orang terdiri dari tim pelaksana program dari Kabupaten Lamongan, Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kotamadya Kediri Provinsi Jawa Timur. Selajutnya, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, peserta pelatihan juga berasal dari tim pusat program.

Iklan

Pelatihan yang digelar selama empat hari mulai 24-27 Agustus didukung oleh DFAT Australia melalui SIAP SIAGA Palladium
dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Mereka berasal dari beragam latar belakang mulai dari akademisi, pemerintah dan praktisi.

Perwakilan SIAP SIAGA Palladium, Lucy Dickinson menyampaikan kebanggaannya bisa bersinergi program dengan Nahdlatul Ulama melalui LPBI NU. SIAP SIAGA Palladium bisa membangun network dan mendapatkan privilege selama bekerjasama dangan NU. Pelatihan yang diadakan ini merupakan tahapan dari kelanjutan program sebelumnya yang telah berjalan baik dan maksimal. Diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaksana program dalam menjalankan program setahun ke depan.

“Sebagai program lanjutan, semoga pelatihan ini bisa semakin meningkatkan kapasitas tim LPBI NU dalam menjalankan dan mengaplikasikan materi pelatihan di lapangan nanti,” harapnya.

Sementara itu, Ketua LPBI NU PBNU, M. Ali Yusuf mengatakan, pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada seluruh pelaksana program, agar dapat mempromosikan dan mengajak semua pihak untuk mendukung upaya koordinasi dalam penagananan COVID-19 dan penanggulangan bencana khususnya di daerah.

Pengurus dan relawan LPBI NU harus menjadi penggerak dalam penguatan koordinasi multi stakeholder khususnya terkait dengan penanggulangan bencana. Meskipun sudah digulirkan konsep pentahelix, hingga saat ini koordinasi para pihak masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pasca bencana. Padahal kompleksitas persoalan penanggulangan bencana harus ditangani secara sistematis oleh semua pihak melalui peran dan kontribusi yang terkoordinir, kolaboratif dan sekaligus terpimpin agar menghasilkan capaian-capaian yang efektif dan efisien dalam rangka memperkuat ketangguhan masyarakat.

” Program PKMM-CBA yang dilaksanakan oleh LPBI NU selama setahun ke depan tersebut berbasis Rukun Warga (RW) dan menyasar langsung rumah tangga atau keluarga,” terangnya.

Disampaikan, ruang lingkup program meliputi kampanye publik untuk memperkuat upaya pencegahan COVID-19 berbasis masyarakat termasuk melalui rumah ibadah, pembuatan update data warga terpilah berbasis geospasial, penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pendukung pelaksanaan protokol kesehatan termasuk fasilitas karantina berbasis RW. Selain itu, program PKMM-CBA juga memberikan paket bantuan kepada masyarakat yang paling terdampak COVID-19 khususnya kelompok rentan.

Pada saat penanganan COVID-19, banyak kejadian bencana melanda berbagai daerah di Indonesia, misalnya banjir berkepanjangan di Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, gempa di Malang dan sekitarnya, serta siklon seroja di NTT.

Oleh karena itu, menurut Ali, program PKMM-CBA juga akan melakukan pendampingan kepada masyarakat dan stakeholder di level desa untuk melakukan identifikasi ancaman bencana di level desa berikut upaya PRB yang harus dilakukan. ” Selain itu juga akan disusun SOP penanganan darurat saat pandemi di level desa yanag akan melibatkan semua kelompok termasuk kelompok rentan, terutama kelompok disabilitas,” jelasnya.

Sementara itu Ketua PBNU, Juri Ardiantoro menegaskan keluarga besar NU saat pandemi ini memiliki sumbangsih yang luar biasa, mulai dari pencegahan, pemberian bantuan bagi terdampak, penyaluran alat kesehatan dan membantu warga yang isolasi mandiri tersebar di semua wilayah.

Peran penting LPBI NU dalam penanggulangan bencana termasuk penanganan COVID-19 sungguh bisa dirasakan oleh penerima manfaat, karena menyasar langsung kelompok paling bawah (tingkat RW). Dan ini menjadi kunci keberhasilan dalam koordinasi di lapangan.

Menurut Juri yang juga Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), saat ini pemerintah masih fokus dalam penanganan COVID-19 dan sedang mempersiapkan penanganan jangka panjang pasca COVID-19 mulai tahun depan. Pola hidup baru yang harus segera disiapkan untuk menjadi kebiasaan kita pasca pandemi nanti. (cem/r)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional