LPA NTB Kecewa Vonis Ringan Bule Cabul

Mataram (Suara NTB) – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB  menyatakan kekecewaan atas vonis ringan Bruno Gallo, Warga Negara Asing (WNA) asal Italia yang diputus lima tahun penjara. Bule yang dinyatakan bersalah dalam kasus pencabulan anak ini, dinilai seharusnya divonis minimal tujuh tahun penjara.

“Sorotan kita, vonis Bruno Gallo ini hanya lima tahun penjara.  Jumlah korban sampai lebih dari lima orang,” kata Ketua Divisi Hukum LPA NTB, Joko Jumadi, SH.,MH mengomentari putusan hakim sebelumnya.

Putusan itu menurutnya tidak pro pada Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang kebiri, yang sudah  disahkan sesuai Undang Undang nomor 17 tahun 2016. Padahal di dalam pasal 82 ayat berbeda disebutkan, jika korbannya lebih dari satu, maka hukuman harus lebih dari sepertiga dari hukuman minimal. Jika dalam kasus ini hukuman minimalnya adalah lima tahun, maka menurut Joko jika ditambah sepertiga mencapai tujuh tahun penjara.

Tapi dia melihat konstruksi dakwaan dari jaksa yang patut dipertanyakan. Karena mendakwakan  dan mengajukan tuntutan dengan Pasal 82 ayat 1 dengan ancaman minimal lima tahun penjara. Akhirnya itu pun menjadi rujukan putusan hakim.

“Seharusnya dalam kasus Bruno, putusan miminal adalah tujuh tahun. Pasalnya tidak hanya pasal 82 ayat 1, tapi di juntokan dengan  pasal yang lain dengan ancaman lebih. Jadi  harusnya tujuh tahun minimal,” sebut Joko.

Namun mencermati putusan hakim saat ini, dia melihat celah kelemahan dan sikap tidak pro anak sebagai korban itu terlihat di kejaksaan. Harusnya WNA diancam hukuman lebih berat, bukan terbalik dengan hukuman warga Indonesia.

“Kalau WNI yang cabul, hukumannya maksimal. Tapi kalau WNA, pakai minimal. Ini kan APH-nya yang harus evaluasi. Jangan sampai tidak bisa memberi efek jera pada WNA yang bersalah di sini,” tegasnya.

 Sebelumnya, setelah tertunda hampir tiga pekan, akhirnya warga negara Italia, Bruno Gallo menghadapi putusan hakim. Terdakwa perkara pencabulan anak itu divonis hukuman penjara selama lima tahun.

Vonis tersebut menurut ketua majelis hakim Motur Panjaitan dijatuhkan lantaran terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan mencabuli enam anak.

Bruno yang berumur 70 tahun itu terbukti bersalah melanggar pasal 76e juncto pasal 82 ayat 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang perlindungan anak.

Hal yang memberatkan terdakwa antara lain, perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat serta mengancam masa depan anak.

Hakim juga memutuskan Bruno untuk membayar denda sebesar Rp 100 juta. Terdakwa sebelumnya dituntut penjara tujuh tahun serta denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan tiga bulan. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. (ars)