Lotim Terus Berusaha Tekan Kasus Nikah Dini

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menandatangani komitmen bersama menekan nikah dini dan stunting, Kamis, 26 Agustus 2021. (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Pemda Lombok Timur (Lotim) terus berusaha menekan kasus nikah dini. Kamis, 26 Agustus 2021, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bupati Lotim dan Ketua Pengadilan Agama Selong Tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak.

Bupati menegaskan, pernikahan usia anak menjadi masalah besar di Indonesia, termasuk di Lotim. Usia pernikahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 adalah 19 tahun. Sementara ini, banyak sekali ditemukan anak-anak yang menikah di bawah usia yang dibolehkan tersebut.

Iklan

Bupati mengingatkan pernikahan anak dapat berisiko meningkatkan kasus stunting pada bayi baru lahir, angka kematian, angka kemiskinan, termasuk putus sekolah.

Sukiman Azmy pada acara tersebut mengaku miris melihat kondisi saat ini. Ia menilai banyak pihak kurang menunjukkan kepeduliannya terhadap pencegahan pernikahan usia anak. “Semua acuh tak acuh untuk terlibat langsung terhadap pencegahan pernikahan usia dini,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Lotim ini pun meminta agar meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Ditegaskan, di akhir masa jabatannya nanti sebagai Bupati kasus nikah usia anak dan stunting di Lotim harus nihil. “Tahun 2023 mendatang, Perkawinan Usia Anak dan Stunting Nol (Pasno),” sebutnya.

Menurut Bupati, komitmen bersama dengan pihak Pengadilan itu merupakan salah satu lompatan yang kesekian. Semua diminta bangun kolaborasi, bersinergi, untuk melaksanakan hal-hal nyata.

Sebelumnya, Kepala Dinas P3AKB Lotim H. Ahmat mengingatkan NTB berada di rangking ke-7 dari 34 provinsi terkait angka pernikahan anak. Karenanya ia berharap semua komponen dapat ikut bergerak mewujudkan Perkawinan Anak dan Stunting Nol (Pasno) tahun 2023. Diharapkannya pula adanya Perdes Pencegahan Stunting.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula Penandatanganan Komitmen bersama stakeholder terkait guna pencegahan pernikahan anak usia. Acara tersebut dihadiri pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LPA Lombok Timur, LBH APIK, LPSDM NTB, dan Institut KAPAL Perempuan. (rus)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional