Lotim Terbanyak Peroleh Tambahan Calon Penerima PKH 2021

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Sosial (Kemensos) telah menurunkan data calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi NTB tahun 2021.  Kuota tambahan calon penerima PKH di NTB  sebanyak 43.471 Kepala Keluarga (KK).

Dari tambahan tersebut, Lombok Timur (Lotim) memperoleh kuota terbanyak mencapai 14.707 KK. Data tambahan tersebut akan divalidasi oleh kabupaten/kota melalui Pendamping Sosial PKH sesuai jadwal, mulai  8 Januari –  5 Februari 2021.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menyebutkan sesuai dengan surat Kemensos yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi NTB tanggal 8 Januari 2021 dengan nomor 47/3.4/DI.01/01/2021. Perihal Pemberitahuan dan Dukungan Pelaksanaan Validasi calon KPM PKH. Dalam rangka pelaksanaan penggenapan KPM PKH 2021.

“Khusus untuk Provinsi NTB mendapatkan tambahan sebanyak 43.471 KPM,’’ ujar gubernur, Sabtu, 9 Januari 2021.

Sebanyak 43.471 KK tambahan calon penerima PKH di NTB tahun 2021 tersebut dengan rincian, Bima sebanyak 6.466 KK, Dompu 2.366 KK, Kota Bima 1.220 KK,  Kota Mataram 3.430 KK. Kemudian Lombok Barat 3.885 KK, Lombok Tengah 5.281 KK, Lombok Timur 14.707 KK, Lombok Utara 767 KK, Sumbawa 4.002 KK dan Sumbawa Barat 1.347 KK.

Dijelaskan, yang melakukan validasi data calon penerima PKH adalah Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Pendamping Sosial PKH. Dan Administrasi Pangkalan Data (APD) sebagai Sumber Daya Manusia Pelaksana PKH di daerah. Pelaksanaannya mulai 8 Januari hingga  5 Februari 2021.

Validasi pertama calon KPM PKH  adalah  penerima sembako dengan mengisi informasi nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), nomor rekening dan nama Bank Penyalur. Teknisnya diisi melalui aplikasi elektoronik e – PKH pada block V komplementaritas program. Selanjutnya, validasi calon KPM dari Non Sembako/BSP.

Dengan ditambahkannya calon penerima PKH ini, Gubernur berharap Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan validasi tersebut. Dengan memantau dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

“Jangan lupa juga untuk diingatkan tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik menjaga jarak (tidak berkerumunan), mencuci tangan, memakai masker,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini  menyebutkan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemensos untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Sembako (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sepanjang tahun 2020 yang tersebar di kabupaten/kota se-NTB, sebanyak Rp5,1 triliun lebih.  Dikatakan, per tanggal 4 Januari 2021, Kemensos telah meluncurkan bansos PKH tahap I 2021 di NTB  kepada 330.771 KPM  untuk termin pertama SP2D dengan nominal Rp 234,8 juta.

Selanjutnya, Provinsi/Kabupten Kota masih menunggu gelombang data sesuai termin lanjutan sebagai bentuk koreksi yang memungkinan untuk direalisasikan pada tahap I 2021. “Kucuran dana yang banyak ini harus diatensi serius oleh kita semua. Untuk itu, diharapkan semua pihak untuk mengawasi secara bersama,” harapnya

Ia mengatakan, Pemprov NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus memperkuat komitmen untuk melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terstruktur dan terukur. Setelah pada tahun 2020 berhasil melakukan validasi yang hasilnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Bulan Oktober 2020 berdasarkan Kepmensos No. 19 Tahun 2020.

Untuk merawat komitmen dan mengantisipasi data eror, Pemprov NTB telah menyurati Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan verifikasi, validasi dan finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana ketetapan Periode Maret 2021.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, telah menyurati Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan verifikasi, validasi dan finalisasi DTKS sebagaimana ketetapan Periode Maret 2021.

Surat resmi dengan nomor 35/V.1/Sosial tanggal 8 Januari 2021. Mengenai penetapan DTKS  periode Maret 2021 langsung ditujukan kepada Bupati/Walikota se –  NTB. Poin surat tersebut adalah finalisasi DTKS pada SIKS-NG dibuka tanggal 4 sampai dengan 31  Januari 2021, dengan tetap merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Kemudian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 6 ayat 3 huruf ( b) Pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS  dimaksud dilakukan terus menerus / secara berkala oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan, Dinas Sosial Kabupaten /Kota yang sudah melaksanakan perbaikan dan usulan data terpadu menggunakan SIKS-NG versi 2.4.1 pada data SK Januari 2020 agar segera melakukan import data (jika masih ada data hasil perbaikan yang berada versi ini), dan kemudian melakukan pergantian ke SIKS-NG versi 2.5.0 dengan menggunakan data SK Oktober 2020.

Wagub meminta Bupati/Walikota menginstruksikan kepala desa dan lurah untuk melaksanakan musyawarah desa / musyawarah kelurahan guna verifikasi validasi data dimaksud. Kemudian, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota ikut memberikan supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data dimaksud serta memastikan DTKS yang terverifikasi/tervalidasi berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota menginstruksikan kepada kepala desa untuk segera melaksanakan musyawarah desa dalam rangka perbaikan DTKS, dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota untuk memastikan DTKS yang sudah terverifikasi/ tervalidasi juga harus difasilitasi untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Hasil musyawarah desa / musyawarah kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial, untuk diteruskan kepada kepala daerah masing-masing melalui Dinas Sosial masing-masing. Dan selanjutnya diteruskan kepada Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI melalui aplikasi SIKS-NG. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here