Lotim Kuatkan Pelaksanaan PSBD/K

Lalu Dhedi Kusmana.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) sudah menguatkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Desa atau Kelurahan (PSBD/K) dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) 12 tahun 2020 tentang PSBD.

Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Dhedi Kusmana kepada Suara NTB, PBSD sudah lama diusulkan ke provinsi. Namun karena lama proses evaluasi, sehingga baru beberapa hari lalu bisa disahkan. “Berlaku sejak Mei 2020,” ungkapnya, Selasa, 9 Juni 2020.

Iklan

Hasil evaluasi provinsi, kata Lalu Dhedi, hanya Lotim yang menjadi kabupaten pertama yang menguatkan pelaksanaannya dengan melahirkan perbup. Menurut Lalu Dhedi, regulasi yang dihadirkan Lotim ini sebenarnya tidak jauh berbeda seperti Surabaya Tangguh. Meski diketahui Surabaya berdasarkan pemberitaan merupakan daerah yang cukup banyak warganya terpapar Covid.

Perbup PSBD/K ini terdiri dari 23 pasal. Ditekankan dalam Perbup ini, sumber anggaran penanganan Covid dari desa dan kelurahan sendiri. PSBD/K dimaksud ini adalah berupa pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan setiap penduduk yang berdomisili atau berkegiatan di desa dan kelurahan.

Diatur juga dalam Perbup, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, tempat-tempat umum dan pembatasan kegiatan sosial budaya lainnya. Adapun jangka waktu pembatasan PSBD/K ini akan diatur kemudian dalam keputusan Bupati.

Dalam hal kegiatan pembagasan sosial dan budaya, ditekankan dalam Perbup ini adalah pembatasan pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik dan budaya. Ada pengecualian, untuk kegiatan khitanan, pernikahan dan pemakaman atau takziah kematian yang tidak diakibatkan Covid-19. Meski demikian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dibatasi jumlah orang-orang yang hadir.

Perbup PSBD ini juga mengatur sanksi bagi desa yang tidak melakukannya. Antara lain, bupati bisa memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang dan atau penanggung jawab kegiatan yang melanggar. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi tersebut kepada perangkat daerah teknis, kepala desa atau lurah sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Sanksi administrasi dimaksud berupa teguran lisan, teguran tertulis dan tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan atau pemulihan serta bisa mencabut izin sesuai kewenangan. (rus)