Lotim Komit Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

Silaturahmi Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto dengan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dan Forkopimda Lotim, Jumat, 11 September 2020.

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azy menegaskan komitmennya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah demokrasi yang bersih melayani. Apalagi tahun 2019 lalu sudah dicanangkan zona integritas bersama seluruh elemen.

Hal itu disampaikan bupati saat acara silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Nanang Sigit Yulianto di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Jumat, 11 September 2020. Hadir juga Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lotim.

Iklan

Bupati mengaku, sebagian besar pejabat Lotim sudah menaati aturan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Catatannya, tahun 2020 ini tercatat 274 pejabat dari 314 pejabat Lotim yang wajib lapor. “Sudah 87,26 persen yang sudah melapor,” sebutnya.

Sisanya sebanyak 12,74 persen atau 40 orang itu belum melapor karena terkena mutasi. Bupati berharap Oktober mendatang semua pejabat sudah menyampaikan LHKPN.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan disadari Bupati memiliki risiko berat. Termasuk risiko pelanggaran hukum. Karenanya, orang nomor satu di Lotim ini mengingatkan seluruh pembantunya agar terus berkoordinasi, sehingga pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto memaparkan, pembangunan proyek strategis nasional ataupun daerah yang ditetapkan pemerintah dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial. Pelaksanaannya harus didukung semua pihak. Pihak kejaksaan katanya memiliki peranan juga untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional/daerah tersebut, sehingga akan melakukan pendampingan pembangunan proyek.

Kajati menyarankan kepala daerah membuat suatu penetapan jenis proyek strategis yang ada di lingkup daerah. Kepala daerah dan perangkatnya diharap menjamin dan memastikan seluruh proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai rencana, seperti tahapan, waktu dan anggaran. “Ini guna meminimalisir penyimpangan,” sarannya.  (rus)