Lotim Harapkan Pengangkatan PPPK Tak Hanya untuk Guru

Salmun Rahman (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Wacana pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan honorer menjadi PPPK disambut baik oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim). Langkah tersebut menjadi jawaban atas keluh kesah tenaga honorer serta kebutuhan tenaga lingkup Pemkab Lotim. Diharapkan pula pengangkatan PPPK tak hanya diterapkan untuk guru.

 “Wacana dari pemerintah pusat bahwa guru tidak lagi lewat CPNS. Melainkan melalui PPPK. Ini suatu angin segar bagi honorer,”terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Drs. Salmun Rahman, Selasa, 5 Januari 2021.

Salmun mengakui yang banyak dibutuhkan saat ini berupa tenaga guru, karena sampai saat ini keberadaan guru di Kabupaten Lotim berasal dari non PNS. Sementara banyak PNS di Kabupaten Lotim memasuki usia pensiun setiap tahunnya, terlebih adanya moratorium yang cukup lama. Sehingga diharapkan 2021 tidak hanya untuk guru, namun honorer di beberapa OPD yang cukup banyak.

Sehingga pegawai ke depan resmi sebagai ASN baik PNS maupun PPPK yang diakui oleh Kemenpan RB RB dan BKN, karena realitanya di lapangan masih banyak yang belum diakui. “Jalur PPPK ini alternatif cukup efektif. Sangat kita dukung terutama tidak difokuskan ke formasi guru saja,”ungkapnya.

Pengangkatan PPPK ini sangat penting dan alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer saat ini. Terlebih adanya wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat, sehingga sangat penting untuk ditindaklanjuti dengan pengadaan PPPK sebagaimana kebutuhan baik di pemerintahan maupun di lingkungan pendidikan.

Rata-rata tenaga PPPK ini usianya di atas 35 tahun, sehingga secara aturan tidak dapat masuk dalam rekrutmen CPNS. Sementara setelah diusulkan ke BKN untuk dikeluarkan NIPnya, barulah BKPSDM Lotim membuat surat keputusan bupati untuk dilakukan pengangkatan.

Terkait pemberkasan dan pemenuhan persyaratan terus dilakukan secara bertahap. Saat ini yang belum dilakukan berupa permintaan surat berkelakuan baik, surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani.

Sedangkan untuk PPPK tahun 2019 ini terbagi di antaranya, 60 orang guru, 9 penyuluh dan 4 tenaga kesehatan. Untuk P3K tahap I yang diakomodir dosen PTN baru berdasarkan database Kemendikbud, guru agama yang database nya Kemenag RI, penyuluh pertanian bersumber dari Kementerian Pertanian, tenaga kesehatan bersumber dari database Kementerian Kesehatan dan kelima untuk tenaga eks katagori II yang masih tersisa. (yon)