Loteng Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Covid

Bupati Loteng H. M. Suhaili FT melakukan pengecekan pasukan saat apel implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2020, di halaman kantor Bupati Loteng, Jumat,21 Agustus 2020 . (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menegaskan siap melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegak hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dengan Inpres tersebut membuat Pemkab Loteng kian leluasa menerapkan pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol Covid-19 di daerah ini. Utamanya soal penggunaan masker ketika berkegiatan di luar rumah.

“Dengan adanya Inpres ini maka pemerintah daerah sekarang semakin yakin dan mantap dalam menjalankan kebijakan pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol Covid-19,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., usai memimpin Apel Implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2020, di lapangan kantor Bupati Loteng, Jumat, 21 Agustus 2020.

Iklan

Ia menjelaskan, kalau sebelumnya pemberian sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 baru berdasar Peraturan Bupati (Perbup) ataupun Peraturan Daerah (Perda). Tapi dengan adanya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 ini, upaya penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin kuat. Harapannya tentu, masyarakat bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol Covid-19.

Dalam mengimplementasikan Inpres tersebut nantinya, Satpol PP akan di-back up penuh oleh jajaran TNI bersama-sama dengan Polri, sehingga bisa maksimal dilapangan. Terutama dalam pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol Covid-19. “Sanksinya mulai dari sanksi denda hingga sanksi sosial. Dan, bagi pelaku usaha jika ditemukan melanggar protokol Covid-19, sanksinya bisa berupa pencabutan izin usaha,” jelasnya.

Menurutnya, esensi dari pemberian sanksi bagi pelanggaran protokol Covid-19 semata-mata bukan untuk memberatkan atau menyakiti masyarakat. Tapi lebih untuk mendidik dan mendisiplinkan masyarakat. Karena bagaimanapun Covid-19 tidak akan bisa dilawan kalau masyarakat tidak disiplin dalam menjalankan protokol Covid-19.

“Jadi sanksi ini bukan untuk memberatkan masyarakat. Tetapi untuk mendidik masyarakat supaya lebih disiplin menjalankan protokol Covid-19. Dengan begitu, upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bisa maksimal,” tandasnya. (kir)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional