Loteng Berencana Bentuk Satgas Khusus Pengentasan Kemiskinan

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang nantinya akan ditugaskan untuk fokus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Adanya satgas ini diharapkan, pengentasan kemiskinan di daerah ini bisa lebih cepat dan maksimal dari sisi hasilnya.

Demikian diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., Kamis, 17 Mei 2018.  Ia menjelaskan, draf anggota satgas khusus tersebut saat ini tengah digodok dan diharapkan sudah terbentuk tahun ini juga.

Iklan

Menurutnya, anggota satgas ini berasal dari 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng dengan tugas khusus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di daerah ini ditambah beberapa pihak terkait. Termasuk Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga akan ikut terlibat.  “Satgas ini nantinya akan berada langsung dibawah kendali Bupati Loteng, selaku pembina,”  terangnya.

Diakuinya, di Loteng sudah ada TKPKD-nya. Tapi fungsi utamanya lebih pada koordinasi program pengentasan kemiskinan antar lini. Sedangkan satgas khusus nantinya bertugas langsung melaksanakan sekaligus mengawal program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang ada di beberapa OPD, sehingga program pengentasan kemiskinan bisa berjalan maksimal dan hasilnya pun optimal.

“Kalau selama ini kerja-kerja pengentasan kemiskinan dimasing-masing OPD terkesan sendiri-sendiri. Sehingga banyak program yang dinilai tumpang tindih. Tapi dengan adanya satgas khusus tersebut, maka pelaksanaan program benar-benar fokus dan kesan tumpang tindih program bisa diminimalisir,” imbuhnya.

Pasalnya, ketika akan menggarap satu sasaran progarm dirembukkan bersama oleh anggota satgas, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih disatu sasaran. Dan, tidak ada lagi sasaran program yang memperoleh program sejenis. “Misalnya soal penanganan rumah kumuh, maka yang ambil peran OPD terkait. OPD yang lain bisa mengambil peran lainya. Sehingga tidak lagi ada program yang menumpuk disatu sasaran,” jelas Nursiah.

Pihaknya berharap i angka kemiskinan bisa ditekan antara 2 sampai 2,5 persen. Melampaui target penurunan kemiskinan yang sebelumnya telah dicanangkan bersama oleh gubernur bersama semua Bupati dan Walikota se-NTB beberapa tahun yang lalu.

“Saat ini angka kemiskinan di Loteng pada kisaran 15,31 persen atau sekitar 140 ribu jiwa lebih. Kalau strategi ini berjalan, tahun 2019 mendatang angka kemiskinan Loteng sudah berada di kisaran 12 sampai 13 persen,” tambahnya.

Untuk urusan data kemiskinan, Pemkab Loteng sudah memiliki data yang cukup valid. Namun untuk memastikan kembali validasi data tersebut, nantinya pemerintah desa juga akan dilibatkan untuk mengecek kembali kebenaran data kemiskinan yang ada di masing-masing desa. Pihaknya mengharapkan pemerintah desa harus jujur dan tidak sampai ada upaya memanipulasi data kemiskinan.

Tidak hanya itu, pemerinta desa juga akan didorong supaya bisa ambil bagian dengan menyiapkan anggaran yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. “Jadi kalau pemerintah daerah sudah maksimal berupaya dibantu pemerintah desa, tentu target pengentasan kemiskinan tidak akan sulit dicapai,” tandas mantan Asisten III Setda Loteng ini. (kir)