Kasus BOS SDN 2 Bayan, Polres Tunggu Pemeriksaan BPKP

0
1
Elyas Ericsson (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Satreskrim Polres Lombok Utara, hingga kini masih menunggu perhitungan kerugian negara pada kasus dana BOS di SDN 2 Bayan. Polres telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah NTB untuk menghitung kerugian riil dari penyimpangan yang dilakukan oknum di sekolah tersebut.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Elyas Ericsson, SH., kepada wartawan Jumat, 21 Februari 2020 mengakui, hasil perhitungan kerugian sementara dana BOS sudah dikantongi. Versi Polres Lombok Utara, nilai kerugiannya di atas Rp 100 juta. Namun demikian, pihaknya merasa perlu mendapatkan perhitungan valid atas kerugian yang muncul dari lembaga berkompeten (BPKP).

“Untuk korupsi BOS di SDN 2 Bayan Bayan itu, kita sedang menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. Dan untuk pelanggarnya memang banyak, seperti nota belanja yang fikif, yang awalnya cuma satu (kuitansi) ternyata dibuat dua,” ungkap Elyas.

Usulan perhitungan kerugian negara sendiri sudah diajukan sejak 2019 lalu. Pihaknya berharap, hasil perhitungan versi BPKP dapat keluar dalam waktu yang tidak lama. Sebagaimana Satreskrim Polres Lombok Utara, menargetkan penyampaian berkas ke Kejaksaan dilakukan dalam waktu dua pekan ke depan. “Mudahan-mudahan hasilnya itu bisa ada di minggu ini,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, oknum yang bertanggung jawab atas kasus tersebut belum dapat diarahkan kepada status tersangka. Namun dipastikan, ketika hasil BPKP keluar maka status tersangka akan langsung ditetapkan. “Kalau oknumnya, pasti yang berkaitan dengan penggunaan anggaran itu,” sebutnya.

Menurut Elyas Ericsson, perkiraan kerugian negara akan berbeda antara hasil perhitungan penyidik dengan BPKP. Penyidik hanya mengambil gambaran kasar dari poin-poin penyimpangan yang telah terbukti. Namun hasil BPKP bisa jadi lebih besar, karena perhitungannya dilajukan menurut standar akuntansi pemerintahan. “Kalau hitungan dari kita ada sebesar Rp 100 juta. Palingan beda Rp 11-12 jutaanlah bedanya dengan BPKP,” tandasnya. (ari)

  Dampak Kemenangan Djan Faridz, PPP KLU Klaim Tak Masalah, Lotim Siap Gelar Muscab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here