Sering Absen Saat Rapat, Pimpinan Dewan Ancam Evaluasi Anggaran Kepala Dinas

H. Mariadi (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Tingkat kehadiran kepala dinas dalam sidang DPRD menjadi sorotan. Pasalnya, Dewan melihat ada beberapa kepala dinas yang diketahui tidak pernah hadir saat sidang paripurna. Terhadap sikap intoleran kepala dinas itu, Pimpinan DPRD mengancam akan mengevalusi, bahkan membatalkan usulan anggaran dinas yang dipimpin kepala dinas tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada bupati dan beliau mempersilakan. Sesekali kami akan menyampaikan tingkat kehadiran eksekutif eselon II dalam sidang DPRD. Supaya saling menghargai, punya persepsi sama bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan yang sama,” ungkap Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., Rabu, 12 Februari 2020.

Baca juga:  Diduga Lakukan Penyimpangan Anggaran, Rapat Dengar Pendapat Kades dan BPD Denggen Timur Ricuh

Ia menginginkan, antara legislatif dan eksekutif tercipta chemistry terhadap setiap materi pembahasan rapat dewan, baik menyangkut anggaran maupun peraturan daerah. Sangat disayangkan, apabila ada oknum kepala dinas yang terkesan menyepelekan absensi atau bahkan lembaga DPRD KLU sendiri.

Pantauan Mariadi, sejumlah kepala dinas, kepala lembaga vertikal, atau bahkan Kepala BUMD, belakangan lebih sering mewakilkan kehadirannya di DPRD kepada bawahan. Baginya, kehadiran yang cenderung formalitas oleh bawahan tidak cukup, karena sejumlah materi yang jadi pokok bahasan memerlukan persepsi dan pandangan kepala dinas.

“Sesekali boleh (diwakilkan), tapi idealnya kepala dinas harus hadir. Saya melihat ada beberapa (kepala) SKPD yang tidak pernah kelihatan sama sekali,”

Baca juga:  DPD RI Nilai Dukungan Anggaran Olahraga Masih Minim

Politisi Golkar ini menegaskan, lembaga yang mengundang OPD merupakan lembaga terhormat dan bukan individu pimpinan secara personal. Oleh karenanya, ia mengingatkan kepala OPD, kepala BUMD dan lembaga vertikal yang bergantung pada dana APBD dapat hadir langsung.

Pihaknya berjanji akan mengevaluasi seluruh pimpina yang disebutkan itu. Apabila dalam pengecekan absensi ditemukan nama Kepala OPD, kepala BUMD dan kepala lembaga vertikal yang dibiayai daerah tidak hadir, maka Dewan akan bersurat kepada pimpinan lembaga yang lebih tinggi.

Baca juga:  Menkeu Minta Pemda Hentikan Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik

Artinya, bukan tidak mungkin, DPRD KLU akan menyurati Dirut Bank NTB (kantor pusat), Kepala KPU NTB, Kepala Bawaslu NTB, bahwa para pemimpin lembaga itu tidak pernah hadir saat rapat di DPRD.

Sedangkan bagi kepala dinas yang sering absen, maka yang bersangkutan akan diumumkan dalam sidang paripurna yang dihadiri bupati. Di samping itu, Dewan juga akan memberi konsekuensi politis dari segi penganggaran.

“Konsekuensinya ada, bisa kita evaluasi dalam bentuk penganggaran. Jangan dia datang hanya saat minta anggaran saja, sementara pada rapat-rapat lain mengabaikan lembaga dewan,” ancamnya. (ari)