Beranda Lombok Utara Dermaga Gili Meno Senilai Rp9,1 Miliar Belum Rampung

Dermaga Gili Meno Senilai Rp9,1 Miliar Belum Rampung

0
3
Dermaga Gili Meno terancam mangkrak dan belum bisa digunakan oleh masyarakat. Pasalnya, proyek tersebut belum rampung hingga deadline waktu pengerjaan tanggal 13 Februari (sisa 3 hari). (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Dermaga Gili Meno belum bisa digunakan oleh masyarakat. Pasalnya, proyek tersebut belum rampung hingga deadline waktu pengerjaan tanggal 13 Februari (sisa 3 hari).

Informasi yang dihimpun, proyek Dermaga Gili Meno merupakan program dukungan pusat untuk merehabilitasi sarana dan prasarana pascagempa. Sehingga dari perencanaan dan usulan kabupaten, pusat menyetujui alokasi DAK senilai Rp9,1 miliar untuk mendanai program itu.

Dishub selaku penanggung jawab anggaran, selanjutnya melakukan proses di daerah. Berdasarkan mekanisme lelang kegiatan, Dishub melakukan kontrak kerja dengan PT.ML.

Kontrak reguler proyek berlaku 135 hari kerja, atau 4,5 bulan terhitung 13 Agustus hingga 25 Desember 2019. Alih-alih selesai tepat waktu, proyek tersebut molor sehingga diberikan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 hari. Jelang berakhirnya proyek pada 3 hari tersisa di bulan Februari ini, kondisi dermaga terlihat belum rampung.

Assisten II  Bidang Ekonomi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara, H. Rusdi, ST., kepada wartawan mengakui masih menunggu hitungan persentase terakhir dermaga sesuai kontrak kerja tambahan. Selama periode itu berlaku, maka dermaga tetap menjadi tanggung jawab kontraktor.

‘’Secara hukum kontrak, pekerjaan itu menjadi tanggung jawab kontraktor, PPK dan konsultan pengawas. Bahkan sampai masa pemeliharaan 6 bulan,’’ ujar Rusdi, Senin, 10 Februari 2020.

Menyadari batas waktu pengerjaan akan berakhir, Rusdi akan memanggil instansi terkait. Dishub dan kontraktor harus dapat menjelaskan kepada publik, apa yang menjadi kendala sehingga program rehabilitasi dermaga tidak tuntas dalam dua periode kontrak (reguler dan tambahan).

‘’H+1 setelah kontrak selesai, kita akan panggil mereka nanti. Kalau sekarang, kita tidak boleh masuk, APH pun tidak boleh,’’ katanya.

Mantan Kadis LH Perkim KLU ini mengatakan, belum mengetahui bentuk kesepakatan kontrak antara Dishub dengan pelaksana kegiatan. Pasalnya, sejak program berjalan ia masih menjabat di Dinas LH. Ia meyakini, Dishub tidak akan melanggar regulasi menyangkut kewenangan putus kontrak, perpanjangan kontrak sesuai progres capaian, garansi bank, pembayaran sesuai volume dan sebagainya.

  Proyek Dermaga Apung di Kuta Mulai Rusak

Sementara, Kepala Dishub KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., yang dikonfirmasi menyatakan, telah memanggil rekanan. Oleh pihak ketiga, memberi keyakinan bahwa proyek tersebut akan selesai di akhir masa kontrak.

‘’Kita tegaskan ke mereka supaya (dermaga) bisa diselesaikan sebelum masa perpanjangan waktu 50 hari berakhir,’’ tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II  Bidang Ekonomi dan Pariwisata, Hakamah, ikut mengomentari dermaga yang terancam mangkrak. Hakamah menyayangkan, apabila dua sarana vital di gili yakni Dermaga Meno dan Dermaga Trawangan tidak rampung sesuai jadwal. ‘’Kondisi seperti ini bisa memperburuk penilaian pusat kepada kita. Diberikan kegiatan tapi tidak mampu dikerjakan sesuai batas waktu,’’ cetusnya.

Tidak heran kata Hakamah, alokasi dana DAK untuk KLU setiap tahunnya berkurang. Ia khawatir, setiap usulan program ke depan akan terhambat oleh tingkat kepercayaan pelaksanaan kegiatan yang rendah dari pusat.

‘’Dampak dermaga yang tidak selesai tidak saja pinalti, itu hal lumrah. Tetapi sarana itu bisa mangkrak jika tidak selesai, begitu juga kepercayaan dari pusat. Itu merugikan kita semua,’’ pungkasnya. (ari)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − two =