Batalkan Lelang Randis

Mariadi (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – UNSUR pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyarankan kepada eksekutif untuk membatalkan rencana lelang kendaraan dinas. Sebab, DPRD akan memperketat tiap usulan pengadaan kendaraan dinas yang dilakukan oleh daerah.

“Saya minta kepada pemerintah, sebelum memutuskan lelang sebaiknya hitung jumlah kendaraan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing instansi,” tegas Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., Jumat, 17 Januari 2020.

Ia mengingatkan, OPD terkait tidak ujug-ujug mengajukan lelang. Pasalnya informasi yang ia peroleh, beberapa kendaraan yang akan dilelang dinilai layak pakai. Misalnya, kendaraan plat DR 6 GU yang digunakan Sekda, plat DR 14 GU yang digunakan Kepala Inspektorat, ataupun kendaraan dinas lain yang diadakan pada tahun yang sama.

Usia kendaraan tersebut, relatif masih muda. Karena rata-rata kendaraan diadakan oleh pemerintah sejak berdirinya Lombok Utara. Artinya, usia kendaraan sama dengan usia KLU, yakni 11 tahun.

Pengadaan kendaraan dinas kata Mariadi, tidak lantas menjadi alibi untuk memenuhi kepentingan oknum pejabat. Semua elemen di KLU, ia ajak untuk berpikir realistis antara kebutuhan dan keinginan.

“Setelah dihitung ternyata jumlah kendaraan belum sesuai, tidak ada pelelangan dulu. Kecuali (kendaraan) yang memang kondisinya parah, buruk, sama sekali tidak bisa bergerak, silahkan,” cetusnya mengingatkan.

Mariadi tegas, setiap kendaraan yang masih layak pakai agar dipertahankan. Demikian pula, setiap pengguna kendaraan dinas di KLU agar memiliki tanggung jawab moril untuk menjaga dan merawat kendaraan secara berkala. “Kami di DPRD juga, apa yang ada ini kami pertahankan. Begitu juga di tempat (instansi) lain,” sebutnya.

Ia mengisyaratkan, bahwa tidak setiap usulan pengadaan randis akan disetujui. Dewan tidak ingin, kejadian lama berulang. Di mana pengadaan mobil menjadi polemik karena pengadaanya tidak sesuai dengan ketentuan di APBD (Fortuner Wabup, red).

Selaku pimpinan DPRD, Mariadi berjanji akan meneliti setiap anggaran usulan pengadaan randis. Entah ditujukan untuk Bupati, Wabup, maupun OPD. Sebab pada periode pascagempa ini, kemaslahatan rakyat jauh lebih penting dari pada memanjakan diri dengan kendaraan mewah. (ari)