Beranda Lombok Utara Pengembalian dari Kerugian Proyek Capai Rp 1,9 Miliar

Pengembalian dari Kerugian Proyek Capai Rp 1,9 Miliar

Ilustrasi uang (pxhere)

Tanjung (Suara NTB) – Kinerja proyek fisik sepanjang 2020 perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah daerah. Pasalnya, jumlah pengembalian dana dari Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) atas pengerjaan proyek fisik 2018 yang dikembalikan pada 2019 mencapai Rp 1,927 miliar. Jumlah ini jauh melampaui target awal yang ditetapkan Pemda sebesar Rp 394,4 juta.

Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Sahabudin, S.Sos., M.Si., di ruang kerjanya Selasa, 14 Januari 2020 mengungkapkan, tingkat pengembalian kerugian daerah yang muncul dari pengerjaan program fisik sudah masuk ke kas daerah. Berdasarkan laporan kas sampai 31 Desember lalu, pendapatan dari dana pengembalian LHP (proyek) mendekati Rp 2 miliar. “Ya, pengembalian dari LHP pekerjaan mencapai Rp 1,9 miliar. Dananya sudah masuk di kas daerah pada APBD 2019,” ungkap Sahabudin.

Secara umum, pendapatan pada APBD 2019 mencapai Rp 1,051 triliun lebih (95,21 persen). Target pendapatan yang ditetapkan sendiri sebesar Rp 1,1 triliun. Dari angka pendapatan itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp 176,668 miliar atau tercapai 95,02 persen dari target Rp 186 miliar.

Kekhawatiran terhadap rendahnya optimalisasi belanja pada APBD KLU tahun 2019, sekilas tidak berlaku. Mengingat, serapan belanja di seluruh OPD mencapai 89,64 persen. Secara komulatif, target belanja ditetapkan sebesar Rp 1,173 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,051 triliun lebih.

“Secara persentase memang baru 89,64 persen, tetapi masih ada belanja dana BOS yang belum dikeluarkan. Kalau ini dicairkan, persentase total belanja akan sama dengan tahun lalu sebesar dari 98 persen,” jelas Sahabudin.

Mantan Kadis Dukcapil Lombok Utara ini menyebut, kinerja anggaran itu sendiri telah dilaporkan pada rapat dengan komisi-komisi di DPRD KLU Selasa kemarin. Dari DPRD, tidak banyak hal substantif yang diarahkan selain harapan agar PAD dan realisasi anggaran dioptimalkan untuk mendukung pergerakan ekonomi warga.

Di depan DPRD pula, Sahabudin merinci sejumlah item anggaran yang tidak tercapai. Antara lain, Pendapatan Pajak Daerah sebesar 72,35 persen atau Rp 83,897 miliar dari target Rp 115,955 miliar. Hasil retribusi daerah tercapai 34,98 persen atau tercapai Rp 3,473 miliar dari target Rp 9,931 miliar.

Sahabudin berharap, akumulasi pendapatan pada tahun berjalan 2020 dapat melebihi kinerja tahun sebelumnya. Sebab di beberapa item sumber pendapatan, masih ada ruang peningkatan pendapatan seperti retribusi parkir, retribusi pajak parkir, hingga pendapatan denda pajak pada hotel, denda pajak restoran, maupun denda pajak hiburan. (ari)