Tagih Utang Pajak Hotel, Bapenda KLU Libatkan KPK

0
5
Ilustrasi (Hotel)

Tanjung (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih kesulitan menagih utang pajak kalangan perhotelan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapenda melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bapenda KLU, H. Zulfadli, SE., Kamis,  25 Juli 2019 mengungkapkan, penagihan pajak pada objek pajak hotel, restoran dan hiburan yang ada di wilayah Lombok Utara telah diatensi oleh aparat penegak hukum KPK. Hal ini tidak lepas dari masih banyaknya perhotelan yang masih menunggak.

“Piutang pajak yang belum terbayar ini, kami sudah siapkan langkah-langkah antisipasi. Kita bekerjasama dengan KPK. Jika kami kesulitan menagih piutang itu, ya nanti KPK, dengan caranya sendiri,” ujar Zulfadli.

Ia menjelaskan, KPK dalam hal ini telah menyarankan Pemkab Lombok Utara untuk menyiapkan dan melatih tenaga juru sita yang terlibat dalam penagihan.

Pemkab Lombok Utara, tegas Zulfadli, masih akan melihat dan menilai pajak yang masih tertunggak. Dari total Rp37 miliar pajak hotel yang tertunggak, Bapenda akan melakukan penghapusan pada beberapa waib pajak, khususnya PBB (pajak bumi dan bangunan).

“Karena Rp 37 miliar itu, ada (utang) pajak yang dari 1993 masih belum terbayar. Terutama di PBB yang masih cukup tinggi, tidak jelas wajib pajaknya kerja di mana, tapi SPPTnya masih kota cetak, nah itu yang kita sesuaikan,” jelasnya.

Untuk diketahui, angka PAD pada KUA PPAS RAPBD – P 2019 ditetapkan sebesar Rp 185 Miliar. Angka ini stabil sesuai dengan asumsi awal pada APBD murni 2019. Zulfadli mengklaim, sedikit optimistis dengan target tersebut mengingat setidaknya 15 hotel besar di 3 Gili telah beroperasi kembali sejak awal Juli lalu.

“Tahun 2018 saja kenapa itu bisa terpenuhi, karena kami menagih piutang tertunggak tahun sebelumnya. Dan tidak ada sama sekali dari pembayaran pajak masuk,” sambungnya.

  Sarana dan Prasarana Terbatas, Siswa SDN 3 Sigar Penjalin Diliburkan Saat Hujan

Zulfadli menyebut, pihaknya sudah menelusuri kendala lapangan terkait dinamika kunjungan wisatawan yang mempengaruhi pajak. Informasi yang diperoleh, menyebut dinamika wisatawan pascagempa cukup mempengaruhi tingkat pendapatan daerah. Namun bukan karena trauma wisatawan, melainkan rendahnya lama tinggal wisatawan.

Manajer perhotelan, kata dia, ikut membenarkan bahwa rendahnya lama tinggal disebabkan oleh kebijakan penurunan tarif kamar hotel. Wisatawan lebih berasumsi, penurunan tarif akan simetris dengan penurunan kualitas servis.

“Turis-turis yang dari luar, setelah kami tanyakan, sesungguhnya bukan rasa takut karena gempa. Sekarang kenyataan yang dirasakan, setelah mereka datang ke Trawangan, semalam saja (menginap) langsung balik,” tandas Zulfadli. (ari)

FacebookTwitterWhatsAppGmailShare

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here