‘’Homestay’’ Berbasis Pokmas Kawasan Wisata Senilai Rp 100 Juta Diusulkan

Rusdi (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Program yang diklaim kurang populis kembali diajukan oleh salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Salah satunya adalah, mengusulkan perumahan yang diklaim untuk warga miskin yang tinggal di lingkar pariwisata. Masing-masing rumah diusulkan anggarannya senilai Rp 100 juta per unit.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (LH dan Perkim) KLU tak membantah adanya program pemerintah pusat yang akan membangun perumahan di kawasan wisata. Dua titik yang akan disasar adalah Desa Gili Indah dan Desa Senaru.

“Tiga Gili masuk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sehingga pembangunan di sana menjadi prioritas,” ungka Kadis LH dan Perkim KLU, H. Rusdi, Kamis, 12 Desember 2019.

Ia menjelaskan, perumahan yang akan dibangun dihajatkan bagi masyarakat penghasilan rendah yang tinggal di kawasan pariwisata. Orientasinya, penerima manfaat nantinya dapat memanfaatkan rumah tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus dapat disewakan layaknya homestay.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ujarnya, telah melakukan survei ke lokasi Desa Gili Indah dan Desa Senaru. Pemerintah akan memastikan kesiapan warga calon penerima terkait lahan yang dimilikinya serta status ekonomi di mana penghasilannya di bawah UMK.

“Pihak kementerian sudah melakukan survei. Jadi syaratnya warga harus punya lahan sendiri,” imbuhnya.

Menurut rencana pusat, sebut Rusdi, program ini akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Daerah diminta mengajukan usulan lebih awal untuk diinput oleh Kementerian PUPR.

Dinas LH KLU merancang usulan 30 unit di tiap titik, yakni Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan dan Senaru. Setiap unit rumah senilai Rp 100 juta.

Rumah warga tersebut mengacu pada standar kualitas ramah terhadap gempa. Dalam proses pencairannya pun, warga calon penerima diarahkan untuk membuat Kelompok Masyarakat (Pokmas). Sebab dana yang diberikan nantinya ditransfer langsung untuk dikelola secara swadaya. Pokmas juga diminta untuk menyusun RAB bangunan senilai Rp 100 juta. (ari)