KLU Defisit Pegawai 1.600 Orang

Kepala BKDPSDM KLU, H. M. Najib (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Jumlah pegawai (ASN) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini belum tercukupi. Pascarekrutmen ASN beberapa tahun terakhir, jumlah defisit pegawai berjumlah 1.600 orang.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) KLU, H. M. Najib, M.Pd., Kamis,  12 Desember 2019. Disebutkan sejak mekar dari Lombok Barat tahun 2008 lalu, jumlah ASN yang diberikan untuk KLU sebanyak 2.500 orang. Pemerintah saat itu, menutup kekurangan pegawai dengan merekrut tenaga kontrak.

Di samping itu, pemerintah pusat juga memberikan kuota penerimaan CPNS. Dalam dua tahun terakhir – 2017 dan 2019, penerimaan CPNS masing-masing 251 orang (dari kuota 274 orang) dan 237 orang.

“Pusat memberikan kuota penerimaan berdasarkan usulan, anjab (analisa jabatan) dan kemampuan keuangan daerah. Sampai saat ini, kekurangan pegawai kita sekitar 1.600 orang,” ungkap Najib.

Kekurangan pegawai di Lombok Utara masih akan berlangsung dalam waktu lama. Pasalnya, dari keberadaan pegawai, setiap tahunnya terdapat ASN yang purna tugas. Tahun 2020 saja, diketahui sebanyak 203 ASN akan pensiun.

Pemerintah pusat, sejatinya memberikan ruang untuk menambal kekurangan pegawai melalui rekrutmen P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Hanya saja, menurut Najib, langkah ini diperkirakan akan dimulai pada pertengahan 2020 mendatang.

“Rekrutmen melalui P3K sebagai satu upaya pengalihan arah kebijakan pengangkatan dari PNS ke P3K. Daerah sudah diminta menghitung perbandingan pegawai 70 persen PNS dan 30 persen  P3K. Kemungkinannya, pertengahan 2020 insya Allah akan pengangkatan P3K,” paparnya.

Untuk mengantisipasi perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan. Di mana, CPNS yang diterima di satu daerah tidak boleh mengajukan pindah tugas ke daerah asalnya sebelum masa pengabdian mencapai 10 tahun. Langkah ini sendiri telah dilakukan oleh Pemda Lombok Utara jauh sebelum pusat mengeluarkan aturan.

“Jadi sekarang sudah ada perjanjian kerja dengan MenPAN, 10 tahun mengabdi dulu baru boleh mengajukan pindah. Kalau pindah sebelum itu, PNS dianggap mundur,” tandasnya. (ari)