Menjelang Akhir Tahun, Proyek IGD RSUD KLU Baru 17,7 Persen

Progres pembangunan IGD RSUD KLU yang baru mencapai 17,7 persen. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang dikerjakan oleh PT. Batara Guru Group, mengecewakan. Kontrak yang akan selesai 18 Desember 2019 mendatang, mencapai progres per 28 November 2019 sebesar 17,7 persen.

Proyek IGD RSUD dikerjakan dari DAK 2019 dengan nilai kontrak Rp 5.156.431.713,17, dengan Nomor Kontrak 101/PPK-KonstruksiRSUD.KLU/VIII/2019. Proyek diawasi oleh Konsultan pengawas, CV. Adi Cipta Consultant.

Kamis (28/11), Komisi III DPRD KLU turun langsung mengawasi pelaksanaan proyek, antara lain, Hj. Galuh Nurdiyah, Sadirman dan Artadi. Komisi III disambut Direktur RSUD, H. Samsul Hidayat, Kabag TU, Zulfahrudin, PPK proyek, H. Zaini serta staf konsultan pengawas.

Direktur RSUD KLU Samsul Hidayat dalam menjelaskan, progres proyek IGD menjadi yang paling rendah dibandingkan proyek lain. RSUD memiliki 11 paket pekerjaan. Melihat progres tersebut, ujarnya, PPK dan Konsultan Pengawas lantas memberi surat teguran kepada pelaksana, PT. Batara Guru Group.

“Kemarin saya, PPK sama pihak kontraktor ini rapat untuk menentukan progres pengerjaannya ini, ketemu volume 17,7 persen. Selanjutnya kita adakan pertemuan lagi dengan pengawas sehingga diberikan SP (Surat Teguran),” ungkap Samsul.

Dalam rapat dikatakan Samsul, pihak kontraktor mengklaim keterlambatan progres dikarenakan mereka kesulitan material, misalnya semen langka, dan bahan baku besi harus didatangkan dari luar.

“Tetapi kami juga ndak mau tahu sampai segitunya. Jadi kami terus tekan mereka untuk cepat membangun itu. Makanya kami sudah dua kali memberikan surat peringatan,” sambungnya.

Usai diberikan peringatan, pihak kontraktor lantas menambah tenaga sampai 50 orang dari Sulawesi. Pihaknya masih akan melihat progres sampai batas waktu kontrak untuk menentukan sikap selanjutnya. Namun yang jelas, kontraktor dipastikan kena pinalti karena tidak mampu mengerjakan proyek sesuai kesepakatan.

Samsul Hidayat menambahkan, ruang IGD RSUD KLU adalah pintu masuk pelayanan di RSUD. Dengan tidak selesainya IGD, maka bisa dipastikan pelayanan tidak bisa direlokasi. Kesiapan gedung lain yang sedang finishing dan sudah rampung belum bisa dimanfaatkan.

“Tahun depan kami juga akan akreditasi. Kalau pintu masuk ini tidak selesai, tentu akan terhambat akreditasinya,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos., usai melihat progres pembangunan IGD RSUD dan paket kegiatan lain di tempat yang sama mendorong Pemda KLU mengevaluasi kinerja pejabat terkait yang berhubungan dengan proyek. Ia pesimis, sampai 18 Desember nanti perusahaan akan bisa mencapai progres 70 persen – volume syarat penambahan waktu 50 hari kerja.

“Ini yang menjadi catatan kita, khusunya pemerintah daerah. Untuk lebih jeli melihat kontraktor luar itu. Karena rumah sakit ini sudah ke sekian kalinya, dalam proses pembangunannya seperti ini, selalu dikerjakan oleh kontraktor luar,” ujarnya. (ari)