Tiga Calon Kades Sigar Penjalin Adukan Dugaan Permainan Uang

Tiga calon Kades Sigar melaporkan dugaan praktik money politic kepada panitia pilkades, Minggu,  24 November 2019. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Tiga dari lima calon Kepala Desa (Kades) Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, mengadukan dugaan politik uang (money politic) oleh salah satu bakal calon. Menurut mereka, proses pilkades cacat hukum, sehingga ketiga calon kades itu pun mengadukan keberatan kepada panitia pilkades.

Diawali dari surat yang ditandatangani bersama oleh Calon Kades Aftahudin (No.1) Abdullah (No.2) dan Usman Hakim (No.3), menyatakan keberatan atas proses pilkades yang diklaim sarat permainan uang. Surat yang dibuat Jumat sore – pasca-pemilihan itu, diajukan ke Panitia Pilkades setempat. Sehingga pada Minggu,  24 November 2019, Panitia Pilkades mengundang ketiganya guna klarifikasi.

Hadir pada pertemuan itu antara lain, Panitia Pilkades, Camat Tanjung, Samsul Bahri, Sekcam, Nartodi, Kapolsek Tanjung, AKP Anton R.P., tiga calon kades, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sigar Penjalin.

Dalam keterangannya, H. Usman Hakim menegaskan pihaknya mengajukan keberatan atas proses pilkades. Permainan uang yang dilakukan salah satu calon menyebabkan proses pilkades cacat hukum.  “Kami nyatakan kami tidak terima,” cetusnya.

Calon Kades, Abdullah, menguatkan tudingan pelaksanaan pilkades cacat hukum, karena money politic tidak mengada-ada. Pihaknya bahkan siap membuktikan. “Jelas kami tolak, karena itu cacat hukum. Kami tidak mengada-ada, tapi bisa dibuktikan sendiri, dan kami bisa buktikan dengan beberapa saksi,” tegasnya.

Senada kedua calon, Aftahuddin menyayangkan salah satu calon mengingkari komitmen bersama pelaksanaan pilkades. Dimaksud Aftahuddin, adalah Deklarasi Damai yang ditandatangani seluruh calon kades bersama Kapolres dan Bupati di Lapangan Tanjung.

“Kalau tanda tanga itu diabaikan, pertanyaan saya, mau dibiarkan atau dianggap biasa-biasa saja ketika itu terjadi (pelanggaran komitmen). Ketika prosesnya tidak beres, apalagi hasilnya,” cetus Aftahuddin.

 Menanggapi itu, unsur Panitia Pilkades Supartman, mempermalukan kepada para calon bahwa pengaduan akan diselesaikan mengikuti alur di Perbup. Artinya, pertemuan para pihak kemarin tidak lain untuk meminta klarifikasi atas temua para calon.

“Hari ini tidak ada penyelesaian, dalam artian kami mendengar keluhan. Selanjutnya akan didiskusikan dan jadikan acuan untuk tindaklanjuti,” ujarnya.

Camat Tanjung, Samsul Bahri, mengatakan selaku pengawas pilkades pihaknya akan berpedoman pada Perbup 35, berikut perubahannya. Terkait materi keberatan kepada BPD atau Pengawas pemilihan, maka pihaknya akan memfasilitasi. Namun sebelumnya diharapkan, setiap masalah dapat diselesaikan secara musyawarah.  “Silakan calon ajukan surat, masalahnya ‘kan adalah bukan hasil tapi proses berjalan (money politic).  Kami di Panwas melihat keseluruhan, tidak satu per satu. Isu yang diajukan adalah money politics, maka sudah jelas apa saja yang harus diajukan (lengkapi berkas aduan),” jelasnya.

Kapolsek Tanjung, AKP Anton R.P., menyarankan agar para calon Kades pelapor melengkapi berkas. Antara lain meliputi nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian, nama dan alamat pelanggar, hingga nama dan alamat saksi-saksi.

Money politic lari kepada tindak pidana umum. Pada Peradilan umum, ada mekanisme penyidikan dan penyelidikan. Silakan tempuh jalur yang ada,” ujarnya. Pertemuan itu berjalan dengan aman, dengan kesimpulan ketiga calon menyerahkan surat pengaduan dari masing-masing calon yang keberatan. (ari)