Masyarakat Sepakat Tolak Hibah Lapangan Gondang

Camat Gangga Ahmad Suhadi (tengah) saat memberi keterangan kepada warga soal hibah Lapangan Gondang, Kamis,  24 Oktober 2019. (Suara NTB/ari)

Advertisement

Tanjung (Suara NTB) – Masyarakat Kecamatan Gangga melalui perwakilan sejumlah tokoh sepakat menolak kebijakan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang telah menghibahkan Lapangan Gondang untuk pembangunan Mako Kodim Lombok Utara. Kendati demikian, masyarakat tidak menolak hadirnya Kodim dengan saran kepada pemerintah mengalihkan aset hibah ke lokasi GOR (saat ini dalam kondisi hancur akibat gempa).

Kesimpulan tersebut diperoleh saat dilakukannya sosialisasi ulang yang digalang oleh Pemerintah Kecamatan Gangga di Kantor Sementara Desa Gondang, Kamis, 24 Oktober 2019. Hadir pada kesempatan itu, Asisten I Setda KLU, Camat Gangga, Pabung KLU, Kapolsek Gangga, dan Pemdes Gondang.

Sementara dari kalangan masyarakat, hadir sejumlah tokoh, (beberapa) di antaranya, Ketua MKD Gondang, H. Simparudin, Aliansi Masyarakat Menggugat (AMM), Kasta NTB DPC KLU, perwakilan klub sepakbola, Karang Taruna Kecamatan Gangga, Karang Taruna Desa Gondang serta sejumlah tokoh lainnya.

Usai pertemuan, Simparudin, yang notabene mantan pejabat eselon II KLU ini, menyatakan atas nama masyarakat ia mendukung Makodim Lombok Utara di Kecamatan Gangga. Namun demikian, ia sejalan dengan aspirasi masyarakat bahwa pembangunan Makodim tidak di Lapangan Gondang.

“Karena apa, karena lapangan ini miliki sejarah panjang, masyarakat terlibat membangun dulunya. Lapangan yang ada untuk berbagai fungsi, tidak hanya olahraga, ada kegiatan keagamaan, kepemudaan, jadi itu lapangan serbaguna,” ujarnya.

Ia menyarankan Pemda Lombok Utara menempuh opsi alternatif. Misalnya, mengalihkan hibah ke lokasi GOR Gondang yang saat dalam keadaan ambruk akibat gempa.

“Justru pendapat saya, pemerintah harus memperbanyak ruang terbuka, kalau GOR sifatnya tertutup. Intinya kebijakan pemerintah untuk memberikan hibah kepada Kodim sangat didukung, tapi tidak mengorbankan lapangan umum, karena itu sangat dibutuhkan. Satu sisi pemerintah tidak menyiapkan lapangan lain, sekarang saja anak muda resah,” tandasnya.

Tokoh Masyarakat Gondang, Muhyin, mengamini sebagai warga ia menghormati rencana pemerintah melakukan pembangunan. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, sebab masyarakat memiliki psikologis kesejarahan.

“Dasar aspirasi itu kami memberi pertimbangan kepada Pemda meninjau kembali. Ada solusi lain, bisa saja (dihinakan) lokasi GOR yang lebih representatif,” ujarnya.

Muhyin lebih teknis berpendapat. Bahwa, pembuatan lapangan baru untuk masyarakat sesuai Masterplan Dikpora KLU ia anggap masih parsial dan belum bisa dijadikan acuan. Pasalnya, Masterplan tersebut tidak mengacu pada RDTR (masih dalam proses perubahan Perda) dan Kajian Lingkungan Hidup Sosial (KLHS).

“Saya sendiri masuk dalam Pokja RDTR. Sebelum RDTR sedang disusun KLHS, KLHS inilah yang harusnya jadi dasar Dikpora membuat Masterplan. Sedangkan KLHS sendiri masih FGD, ini saja baru FGD ketiga,” tandasnya.

Sementara Camat Gangga, Ahmad Suhadi, membenarkan masyarakat tidak menolak pembangunan Kodim, namun menolak Lapangan Gondang sebagai lokasi pembangunan. Dari hasil sosialisasi itu, pihaknya selanjutnya akan melaporkan kepada kabupaten.

“Masyarakat menunggu keputusan sampai satu bulan, itu diminta oleh Pak Asisten. Harapan kami di kecamatan, apa yang menjadi unek-unek masyarakat sudah tersalurkan. Solusi untuk itu, kembali kepada pemerintah daerah,” jelasnya. (ari)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.