Jalur Pusuk Terancam Amblas, Pemprov Diminta Tanggap

Anggota LLAJ KLU turun memasang rambu-rambu di jalur yang rawan rusak di ruas jalan Pusuk, Minggu (6/10). (Suara NTB/ari)

Advertisement

Tanjung (Suara NTB) – Jalan nasional di jalur hutan Pusuk, Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam amblas. Musim hujan mendatang, dikhawatirkan akan memperburuk kondisi karena di satu titik jalur, material talud bahu jalan terkikis akibat longsoran.

Kondisi jalan di jalur Pusuk itu pun cukup ramai diperbincangkan di group-group WhatssApp dan Facebook, Minggu, 6 Oktober 2019. Bahkan tidak sedikit pengguna WhatsApp mencantumkan kondisi jalur Pusuk pada status WA mereka.

Di tataran pejabat dan politisi Lombok Utara sendiri, jalur Pusuk cukup ramai dikritisi. Pejabat OPD terkait lingkup Pemprov NTB dinilai lamban bersikap atas kondisi jalur yang setiap hari ramai dilalui masyarakat lintas kabupaten itu.

“Bisa tidak, kita minta bantuan DPRD Provinsi yang dari KLU untuk menyuarakan hal ini. Saya sudah lelah sampaikan ini ke Kepala Bappeda Provinsi dan sudah minta teman-teman Dinas PU Kabupaten agar berkoordinasi dengan PU Provinsi. Kiranya pendekatan politis lebih mumpuni,” kata Kepala Bappeda KLU, Heryanto, SP.

Kepala Bappeda khawatir, jika kondisi jalan tersebut tidak segera ditangani oleh provinsi, maka jalur utama ini akan putus. Betapa tidak, pada ruas jalan yang berada di atas jurang itu sudah tidak mempunyai tanggul penahan bahu jalan. Bahu jalan sendiri terlihat menggantung karena material penahannya sudah terkikis akibat hujan sebelumnya.

Heryanto bahkan berinisiatif untuk melakukan komunikasi dengan pejabat provinsi. Sayangnya, menurut tim perencanaan provinsi, anggaran untuk tahun ini tidak tersedia. Penanganan oleh provinsi yang memungkinkan untuk tahun ini hanya pemasangan rambu. Sedangkan penanganan fisik, baik drainase, guardrail, maupun talud penahan longsor akan dianggarkan tahun 2020 oleh PU sesuai hasil Musrenbang Provinsi tahun 2019.

Tokoh masyarakat sekaligus Ketua DPC Nasdem Lombok Utara, Datu Rahdin Jayawangsa, ikut menyuarakan perbaikan bahkan pelebaran jalur jalan Pusuk seharusnya menjadi prioritas Pemprov NTB. Sebab ruas jalur jalan Pusuk, satu-satunya jalur yang tidak berubah sejak peninggalan zaman Jepang.

“Seharusnya itu sudah tanggung jawab mereka, daerah tidak wajib untuk bersurat (mengingatkan provinsi). Andaipun berusrat, (maka) bukan surat permohonan tapi surat protes tembusan ke pusat dan DPRD Provinsi,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten II Setda KLU, sekaligus Ketua Forum LLAJ KLU, Ir. H. Hermanto, menguatkan kondisi jalan jalur Pusuk perlu intervensi secepatnya. Selaku pejabat dengan tupoksi pengamanan jalan, maka dirinya langsung bertindak. Minggu pagi (kemarin), Hermanto bersama LLAJ Dishub turun ke lokasi untuk mengamankan ruas jalan yang terancam amblas. Tim LLAJ dan kepolisian langsung memasang Garis Polisi pada satu jalur sehingga ruas jalan di trik tersebut hanya bisa dilewati satu jalur saja.

“Tindakan yang kita lakukan adalah turun ke lokasi untuk membuat rambu-rambu, dipasangi police line dan ruas jalan direkayasa  menjadi satu jalur,” imbuh Hermanto. (ari)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.