‘’Groundbreaking’’ Global Hub, Dewan Minta Pemda Ambil Peran Atasi Pengangguran

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Pengalaman PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) yang berinvestasi di Gili Trawangan Lombok Utara, menjadi satu referensi investasi gagal bagi kalangan legislatif KLU. Hal itu diharapkan tidak terulang saat pemerintah mengawal Global Hub Kayangan, yang direncanakan akan dilakukan peletakan batu pertama pada 19 September mendatang.

“Kita berharap tidak hanya meletakkan batu pertama lalu jadi batu terakhir seperti PT. WAH, Gili Trawangan. Jika itu benar dan sungguh-sungguh, tentu Pemda harus jadi tuan rumah yang dapat ambil bagian lebih di dalamnya,” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Kamis,  8 Agustus 2019.

Salah satu peran Pemda yang diinginkan DPRD adalah intervensi pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Sejak awal, harus ada jaminan penempatan tenaga kerja lokal.

“Harapan kita, putra daerah jangan hanya kebagian di CS (customer services) saja, sehingga potensi-potensi SDM KLU saat ini bisa terakomodir,” pintanya.

Untuk itu, saat groundbreaking pada bulanSeptember nanti, hal itu yang akan dijelaskan. Apalagi, KLU memiliki kewenangan dalam memberikan usulan terkait tenaga kerja. ‘’Makanya kita juga harus tahun kan seperti apa pembangunan itu, karena ini adalah daerah kita. Baik itu dampak positif dan negatif nya. Dan itu tidak pernah disampaikan,’’ ujarnya.

Sementara anggota Komisi II DPRD KLU, Debi Ariawan, menguatkan di tengah kebutuhan akan modal masuk ke daerah, jaminan partisipasi masyarakat dalam investasi juga harus dipertegas. Debi menyebut, terdapat beberapa persoalan yang belum difasilitasi oleh pemda, baik kabupaten dan provinsi.

Pertama, kebutuhan lahan investasi yang luas mencapai 10.000 hektar. Di tengah tekanan pembebasan lahan, masyarakat terancam kehilangan aset melalui transaksi yang melibatkan makelar (calo). Ia berharap, Pemda KLU menyiapkan jaring pengaman warganya. Apa yang dilakukan Pemda Bali kata dia, layak untuk ditiru.

“Di Bali itu, sistem investasi itu disewa dengan pemilik lahan. Di Global Hub, harapan kita masyarakat Lombok Utara tidak langsung kehilangan lahan, tetapi masuk sebagai pemegang saham melalui asetnya,” harap Debi.

Ia juga mengingatkan peran penting Perusda yang nantinya akan mewakili Pemda di Global Hub. Perda Perusahaan Daerah yang sudah disetujui oleh DPRD dapat ditindaklanjuti dengan menyiapkan langkah-langkah menyambut investasi Bandar Kayangan.

“Salah satu contohnya di Rempek itu, sekarang ini apa yang terjadi, masyarakat kita terpinggirkan di sana, jauh di hutan itu tempat mereka sekarang. Sedangkan lahan yang tadinya jadi areal golf, justru dibuat menganggur,” kritiknya. (ari)