Belum Pasti Lulus Validasi, Ratusan RTG Mandiri Dibangun Tanpa Gambar

Kepala BPBD KLU,  Muhadi (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Tim khusus validasi di bawah komando BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan turun untuk memvalidasi Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dibangun secara mandiri. Namun demikian, Tim Validasi belum dapat memastikan apakah RTG yang dibangun dari biaya sendiri masyarakat itu akan lulus validasi sebagai rumah tahan gempa, mengingat dalam proses pembangunannya tidak didukung oleh gambar dari pemerintah.

Kepala BPBD KLU, H. Muhadi, SH., melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD KLU, Wardoyo, S.Sos., Selasa,  5 Agustus 2019 membenarkan Pemda KLU telah menyediakan Tim Khusus. Tim itu saat ini masih dalam rancangan BPBD untuk ditandatangani oleh bupati. Keberadaan tim khusus tersebut adalah untuk menilai kelayakan RTG yang dibangun sendiri oleh masyarakat.

“Tim khusus validasi itu bukan untuk memverifikasi masyarakat yang belum dapat rekening (atau yang belum masuk data), tetapi untuk memvalidasi rumah yang dibangun secara mandiri,” kata Wardoyo.

Ia menyebut, jumlah rumah yang dibangun secara mandiri cukup banyak. Data sementara yang dihimpun BPBD KLU mencatatkan jumlahnya sebanyak 349 unit. Rumah itu tersebar masing-masing 226 unit di Pemenang, 109 unit di Tanjung, 13 unit di Gangga, serta Bayan dan

Kayangan dengan masing-masing 2 unit dan 1 unit.

BPBD Lombok Utara sambung dia, akan memperbarui data secara terus menerus terkait dengan jumlah RTG Mandiri. Untuk itu, BPBD sudah melakukan koordinasi melalui surat ke pemerintah di kecamatan agar menginventaris data RTG dimaksud.

“Untuk jenis RTG Mandiri bervariasi, ada yang Rika, Riko dan Risba. Untuk data pasti, kita sudah imbau Camat untuk dilanjutkan ke desa-desa agar membantu kita inventaris data,” ucapnya.

Tim Khusus Validasi RTG Mandiri sendiri berasal dari lintas instansi, yakni Dinas PUPR, LH, dan instansi lain. Tim dimaksud diberi kewenangan untuk menentukan apakah RTG Mandiri yang dibangun lebih dulu oleh warga tanpa menunggu DSP, lulus uji kualitas atau tidak. Sebab, tidak dipungkiri jika RTG yang dibangun saat itu lebih mengedepankan aspek kebutuhan saat darurat dari pada faktor teknis.

“Umpama RTG tidak lulus, maka warga tadi harus pilih jalur bantuan biasa, karena namanya juga sudah tercatat di DSP. Tetapi umpama lulus, maka dana DSP Rp 50 juta bisa dicairkan. Ketentuan pembayaran dihitung berdasarkan perkiraan volume yang dihabiskan warga. Seandainya biaya membangun saat itu kurang dari Rp 50 juta, maka sisanya kembali ke kas daerah,” pungkasnya. (ari)