Rehabilitasi Pascagempa “Korbankan” Budaya Sasak Berusia 3.500 Tahun Sebelum Masehi

Workshop memahami dan menulis berita pascagempa, yang digagas LSM Gravitasi Mataram, Sabtu,  3 Agustus 2019. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Workshop media massa bertajuk Memahami dan Menulis Berita Pascagempa, yang digagas LSM Gravitasi Mataram, Sabtu,  3 Agustus 2019 lalu mencuatkan sejumlah isu. Selain menggali masalah untuk diselesaikan, keberadaan media dituntut untuk menghadirkan solusi dalam pemberitaan. Namun terungkap hal menarik, bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan terdampak gempa yang dilakukan saat ini, mengorbankan khasanah budaya Sasak Lombok yang bertahan berabad-abad lamanya.

Budayawan sekaligus mantan Kepala Taman Budaya NTB, H. Lalu Agus Fathurrahman, dengan materi Membangun Kesadaran Kosmologis dan ekologis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana memaparkan, proses rehab rekon perumahan warga saat ini masih berorientasi rehabilitasi fisik. Pemerintah dipandang belum merehabilitasi psikis agar siap menghadapi bencana di masa depan.

Dalam paparannya, Agus menerangkan fungsi dan kekuatan Bale Balaq terhadap gempa. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Setiadi Sopandi, seorang Ahli Sejarah Arsitektur Universitas Indonesia.

Kenapa Bale Balaq bisa aman? Fathurrahman meyakini, kekuatan gempa berapapun, Bale Balaq tetap aman. Kondisi itu dipelajari oleh para ahli pondasi era sekarang, yang dikenal dengan istilah pondasi Jaring Laba-laba. Teknologi itu yang selanjutnya disempurnakan dengan teknologi yang bernama pondasi Jaring Pasak vertikal.

“Ini belajarnya dari konstruksi rumah adat kita. Bahwa, berapa pun kekuatan hantaman gempa membuat rumah adat tidak akan jatuh,” tegas Agus.

Dari pengalaman pondasi Rumah Adat Sasak Lombok, diterapkan di beberapa daerah. Seperti, 150 rumah yang dibangun di Aceh dengan pondasi serupa pada saat tsunami Aceh, 100 persen rumah selamat. Ada pula 15 bangunan bertingkat lima di Palu yang dibangun dengan pondasi itu, 100 persennya, selamat.

“Ini belajarnya dari mana, belajarnya dari konstruksi balok tiang yang kita miliki. Dan ini usianya 3.500 tahun Sebelum Masehi. Asli punyanya orang Sasak, ini penelitian dari Setiadi Sopandi, ahli sejarah arsitektur Universitas Indonesia. Tapi kita kemudian mengabaikan itu,” tegasnya lagi.

Semasih menjabat sebagai Kepala Museum Negeri NTB, Agus Fathurrahman juga pernah melihat model konstruksi serupa yang diterapkan pada salah satu kapal pesiar

yang ia tumpangi. Di kapal pesiar itu, ia menyaksikan model konstruksinya persis sama dengan model konstruksi Bale Balaq. Dengan konstruksi itu, kapal pesiar tersebut tidak oleng saat digoyang kekuatan ombak.

“Ini yang digunakan, dan kita punya, khasanah asli, tapi kita tidak pernah memperhatikan, alasannya kayu. Kenapa kayu menjadi persoalan. Katanya kalau gunakan kayu, hutan akan gundul. Siapa yang mau tebang (kayu) hutan?”

Ia bahkan berasumsi sejak awal, apabila dana bantuan dikelolakan ke masyarakat untuk membuat rumah sesuai kearifan lokal dan pemerintah memfasilitasi kedatangan kayu Kalimantan, maka dua persoalan sekaligus terselesaikan. Fisik rumah terbangun, dan kondisi psikis warga yang trauma akibat gempa terobati. Terlebih lagi, masyarakat sejak awal sudah punya pilihan, yakni Bale Balaq.

Baginya, rehabilitasi korban gempa yang dilakukan pemerintah sejauh ini adalah rehab fisik, dan belum menyasar rehab psikis dan mental warga. Korban gempa sejak awal ditimpa banyak masalah, dari kaget gempa, takut masuk rumah, ditekan oleh kepentingan aplikator, ditambah pula oleh kekecewaan akibat kebohongan oknum, maka tumpukan masalah psikis tersebut dipandang perlu untuk ditangani.

“Bencana itu tidak mematikan semua selama kita masih menghargai eksisten sebuah masyarakat yang memiliki budaya. Kita gunakan budayanya untuk membangkitkan kembali maka masalah selesai,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Gravitasi Mataram, Munzirin, memaklumi korban gempa Lombok Utara dihadapkan pada banyak masalah. Mulai dari kualitas dan kuantitas rumah yang terbangun, kualitas dan kuantitas fasilitator, realisasi warga penerima rekening, hingga kebijakan anggaran dari pusat dan daerah.

“Gravitasi memandang semua pihak harus bersinergi, dan masing-masing berkontribusi sesuai profesi, terutama memberikan pemberdayaan pascagempa,” katanya.

Kesempatan yang sama, Asisten III Setda KLU, Ir. H. Melta, mengakui pentingnya peran media massa pada penanganan pascagempa. Dimulai dari masa tanggap darurat, masa transisi hingga recovery ke depannya.

“Media merupakan mitra pemerintah yang menjadi kekuatan edukasi dan informasi. Saya ingat, saat gempa lampu mati, komunikasi putus. Kehadiran media bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai kondisi yang ada,” sebutnya. (ari)