Satu-satunya Kabupaten Tertinggal di NTB, Bupati KLU Beri Pembelaan

Bupati KLU,  H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH.,  memberi pembelaan atas kondisi kabuapten yang dipimpinnya. Sebagaimana penilaian pusat bahwa KLU sebagai satu-satunya kabupaten tertinggal di NTB, menurut Najmul, merupakan hal lumrah.

Kepada wartawan, Senin, 5 Agustus 2019, Najmul Akhyar sedikit membandingkan kondisi Lombok Utara saat ini dibanding saat awal berdirinya, tahun 2008 lalu. Ia mengingat, Lombok Utara ketika itu diwarisi angka kemiskinan tinggi, mencapai 43,14 persen. Angka yang menurut nalar, tidak akan bisa diturunkan sampai 28 persen seperti prestasi sekarang ini.

“Angka kemiskinan yang diwariskan Lombok Barat itu sangat besar 43 persen lebih. Itu ‘kan angka kemiskinan tertinggi. Kita pun lahir dengan beban yang memang sudah berat yah. Tetapi kemudian perlu dilihat juga secara positif. Dari 43 persen menjadi 28 persen saat ini, dalam umur kita yang baru 10 tahun, ini ‘kan menurut saya ini adalah presentasi Lombok Utara yang sangat luar biasa,” paparnya.

Disimpulkan Najmul, kriteria sebagai daerah tertinggal yang disematkan kepada KLU adalah suatu hal wajar. Ia bahkan meminta, kriteria tersebut tidak dijadikan komoditas untuk diperdebatkan panjang lebar.

Ia cenderung mengajak kepada stakeholder yang ada di daerah ini, bersama-sama berbuat dan mengubah indikator yang rendah menjadi lebih tinggi. Ia meyakini, indikator pemerintah pusat dalam memberi penilaian tentu berbasiskan data. Namun demikian, situasi Lombok Utara terutama pascagempa dan masih relatif muda di usia 11 tahun menjadi pertimbangan untuk tidak disandingkan dengan kabupaten yang sudah lama berdiri.

Sepanjang kehadirannya di masyarakat, kabupaten yang terkenal dengan potensi wisatanya ini terus didorong untuk menghasilkan prestasi. Salah satu yang menjadi tolok ukur, kata dia, adalah keberanian daerah untuk menargetkan PAD sebesar Rp 200 miliar (target 2018 yang direvisi menjadi Rp 150 miliar akibat gempa, red). Menurut dia, target dan capaian PAD Lombok Utara ini menyamai PAD daerah lain yang lebih dulu berdiri.

 “Terlebih lagikan banyak sebenarnya daerah

lainnya memiliki PAD di bawah kita. Dan Alhamdulillah itu harus kita syukuri sebenarnya.”

Bupati tak menyangkal, terdapat tolok ukur lain yang dijadikan referensi oleh pusat untuk mengukur kinerja KLU.  Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, dan aksesibilitas. Pada konteks yang disebutkan terakhir, Najmul mengajak untuk melihat dan menjelajah KLU secara riil, bahwa saat ini hampir di semua ruas jalan hingga ke desa-desa sudah bisa dilewati kendaraan roda empat.

Persoalan bahwa SD di Gili Trawangan yang ikut dinilai sebagai SD terpencil, Bupati melihat konteksnya perlu diluruskan. Bahwa secara ekonomi, warga di pulau rata-rata memiliki penghidupan yang berada di atas rata-rata masyarakat Lombok Utara. Hanya saja, letaknya di tengah laut diakui membuat aksesibilitas tidak sama dengan wilayah daratan.

“Terutama di Gili Trawangan dan Meno, itu ‘kan SD-nya termasuk SD yang terpencil. Bayangkan, padahal mereka berada di pergaulan internasional, tetapi SD-nya masuk SD terpencil. Dan ini perlu juga kita kaji kaitannya hal seperti ini. Mungkin karena aksesibilitas, jadi mereka tidak bisa langsung by pass menggunakan darat menuju ke Gili itu, jadi mereka harus menyeberangi laut. Mungkin itu kriteria yang masih ada dan tidak kita pungkiri itu,” tegasnya.

Namun sebutnya lagi, menghilangkan kendala aksesibilitas 3 pulau dengan membangun jalur darat di tengah laut adalah hal yang belum terpikirkan sejauh ini. Sebab tidak saja membutuhkan biaya, tetapi juga pikiran dan tenaga yang tidak sedikit.

Kedua, sambung dia, angka kemiskinan di KLU ini sangat tinggi dikarenakan tolak ukurnya adalah Desa Gili Indah. Tolak ukur yang digunakan pemerintah untuk mengukur daya beli masyarakat KLU ini, adalah Gili Indah yang kemudian dirata-ratakan sebagai pembanding desa lain. Padahal disparitas daya beli masyarakat Gili sangatlah tinggi, dan cenderung melebihi daya beli masyarakat desa lain.

“Kalau saja tolak ukur pemerintah itu adalah desa-desa kita yang memang belanjanya sama dengan masyarakat KLU lainnya, saya yakin angka kemiskinan di KLU tidak sampai pada angka 28 persen itu,” tandasnya. (ari)