NIK dan KK Ganda, BNPB Minta Tarik Ratusan Miliar Dana Gempa dari Masyarakat

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mengalami hambatan. Kali ini, disebabkan oleh keteledoran tim validasi kabupaten yang menimbulkan penerima ganda. Berdasarkan data hasil evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan metode verifikasi menggunakan pengolahan data berdasarkan Nomor NIK dan KK, ditemukan sebanyak Rp 111,440 miliar harus disetorkan kembali ke kas negara.

Jumlah pengembalian nominal itu terdiri dari dua jenis persoalan, yakni pengembalian uang pada NIK dan KK Ganda pada satu jenis kerusakan rumah dan pengembalian akibat NIK dan KK ganda pada lebih dari satu jenis kerusakan rumah.

Instruksi pengembalian dana DSP BNPB itu dilayangkan Inspektur BNPB RI, Kahartomi, melalui Surat No. R.062/IT.I/PW.04/04/2019 tanggal 2 April 2019. Surat dengan lampiran 1 berkas tersebut menegaskan perihal Hasil Monitoring atas Pemberian Bantuan Stimulan di KLU.

BNPB dalam suratnya menegaskan, jumlah bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa yang diusulkan sebanyak 75.669 KK (setara kebutuhan dana) sebesar Rp 3.005.200.000,00. Dari data itu, sebanyak 41.898 KK sudah ditransfer dari BNPB ke BPBD. Dengan rincian, 41.391 KK kategori rusak berat, 128 KK kategori rusak sedang, dan 379 KK kategori rusak ringan.

Sebaliknya, berdasarkan data rekapitulasi bantuan stimulan perbaikan rumah dari Kedeputian Penanganan Darurat BNPB, BPBD KLU hanya mengusulkan sebanyak 74.766 KK. Sehingga terdapat selisih sebanyak 903 KK (75.669 KK-74.766 KK). Terhadap kelebihan tersebut agar dikurangkan sebanyak 903 KK dari jumlah 75.669 KK yang diusulkan.

Selanjutnya, dari data 75.669 KK dimaksud diketahui pula sebanyak 32.477 KK tanpa menyertakan NIK maupun nomor KK, sehingga tidak dapat diverifikasi. Data 32.477 KK yang tidak disertakan Nomor KK dan NIK itu pun, diminta agar dilengkapi dan dilakukan proses validasi data.

Sedangkan selebihnya (sebanyak 43.190 KK) dilakukan verifikasi dan ditemukan permasalahan. Meliputi, NIK dan Nomor KK ganda dalam satu jenis kerusakan mencakup rusak ringan sebanyak 1.168 KK dengan nominal Rp 11,680 miliar, rusak sedang sebanyak 280 KK dengan nominal Rp 7 miliar, dan rusak berat sebanyak 3.755 KK dengan nominal Rp 187,750 miliar. Sehingga total nominal temuan sejumlah 5.203 KK atau senilai Rp 206.430.000.000,00. Terhadap data di atas perlu dilakukan klarifikasi kembali kepada masyarakat sesuai dengan data lapangan yang sebenarnya.

Selanjutnya, atas NIK/nomor KK ganda dalam satu jenis kerusakan sebanyak 2.756 KK yang telah ditransfer ke rekening individu/pokmas, agar dilakukan penarikan kembali dan disetorkan ke Kas Negara, senilai total Rp 106,9 miliar. Dengan rincian RR sejumlah 680 KK setara Rp 6,8 miliar, RS sejumlah 148 KK setara Rp 3,7 miliar dan RB sejumlah 1.928 KK setara Rp 96,4 miliar.

Poin 2 temuan BNPB selanjutnya menyangkut NIK dan Nomor KK Ganda lebih dari satu jenis kerusakan. Rinciannya, RR+RB sebanyak 147 KK senilai Rp 4,39 miliar, RR+RS sebanyak 313 KK senilai Rp 5,485 miliar, RS+RB sejumlah 85 KK senilai Rp 3,325 miliar dan RR+RS+RB sejumlah 11 KK senilai Rp 290 juta.

Terhadap data di atas, BNPB meminta perlu dilakukan klarifikasi kembali kepada masyarakat sesuai dengan data lapangan yang sebenarnya, atas NIK/nomor KK ganda lebih dari satu jenis kerusakan.

Sebanyak 308 KK yang telah ditransfer ke rekening individu/pokmas, agar dilakukan penarikan kembali dan disetorkan ke Kas Negara. Sedangkan NIK/KK ganda dari bagian 308 KK yang belum ditransfer ke rekening individu/pokmas, agar tidak diusulkan kembali untuk menerima bantuan, meliputi rusak ringan + rusak berat sebanyak 83 KK senilai Rp 1,18 miliar, rusak ringan+ rusak sedang sebanyak 171 KK senilai Rp1,935 miliar,  rusak sedang +rusak berat sejumlah 46 KK senilai Rp 1,275 miliar dan rusak ringan rusak ringan+rusak sedang+rusak berat sebanyak 8 KK senilai Rp 140 juta.

Menyikapi persoalan itu, Kepala BPBD KLU, H. Muhadi, SH., Rabu (18/7) tak menyangkal adanya NIK dan KK ganda. Penyebabnya antara lain, penerima bantuan yang tidak memiliki KK jelas berstatus jomblo.

“Jomblo jelas tidak punya KK, jadi mereka gunakan KK orang tua. Data KK orang tua inilah yang menimbulkan ganda. Ini yang harus saya hitung,” katanya.

Termasuk yang menimbulkan penerima ganda adalah perempuan berstatus janda. Janda umumnya masuk ke dalam KK anaknya yang sudah menikah. Di saat bersamaan, anak dari janda tersebut tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka inilah yang akan diklarifikasi oleh BPBD KLU.

Pada dasarnya, tambah Muhdi, mengacu pada juklak dan juknis, bantuan diberikan dengan prinsip satu KK satu rumah. Persoalannya, jomlo tidak memiliki KK, namun memiliki rumah, sehingga dinyatakan sebagai penerima. Hal ini didasari oleh rekomendasi BPBD NTB serta rapat antara BPBD KLU, BPBD NTB di Lesehan Sasak Marmara, Tanjung.

“Sehinggasaya harus klarifikasi dulu ini. Bukan mereka tidak akan dapat bantuan, tapi pemerintah dalam hal ini BNPB, selesaikan dulu validasi, pending sementara dananya sampai selesai verifikasi,” jelasnya.

Dalam pendataan awal di SK-1, warga didata by name by address. Namun muncul lagi instruksi Kementerian Keuangan yang meminta nama warga by NIK dan by KK. Benar saja, setelah diverifikasi dari SK 1 sampai SK 26, ada yang tidak ditemukan NIK dan KK sebanyak 32.477.

“Dari angka itu, yang belum kita dapatkan NIK dan KKnya sampai hari ini, sekitar 12.000-an. Mulai hari ini, kita coba lakukan desk bersama kepala dusun untuk klarifikasi 12.000-an penerima yang belum memiliki KK dan NIK. Hari ini sampai dengan besok, kami mulai dari Kecamatan Pemenang (menyusul kecamatan lain),” tandasnya. (ari)