Selisih Temuan Bantuan Gempa, Bupati KLU Klaim Salah Catat

Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat menghadiri rapat paripurna DPRD KLU, Rabu, 10 Juli 2019. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup kaget dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait bantuan gempa yang dikelola pemerintah. Di mana menurut LHP BPK, diantara temuan dan menjadi rekomendasi adalah adanya temuan selisih sebesar Rp 195 juta.

Ketua Komisi I selaku anggota Pansus LKPJ  Ardianto mengkritik pedas temuan tersebut. Ia melihat, bahwa berdasarkan LHP BPK terdapat berbagai catatan dan rekomendasi baik menyangkut administrasi, kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan maupun keuangan. Ironi baginya, dana donasi bantuan gempa ikut menjadi salah satu temuan BPK.

“Termasuk bantuan donasi korban gempa senilai Rp5.889.150.000,-. Di samping  penempatannya pada rekening tanpa ada SK Bupati, juga dari jumlah tersebut hanya Rp5.693.710.000 yang ditemukan dalam catatan keluar masuk uang, sehingga terdapat selisih Rp195.440.000 yang belum diketahui peruntukannya dan belum dicatat dalam laporan keuangan,” papar Ardianto.

Politisi Hanura ini menggaris bawahi perihal penempatan rekening tanpa SK Bupati. Situasi ini menjadi tidak lumrah, karena pengelolaan donasi gempa harusnya dipertanggungjawabkan dengan serius kepada publik.

Dalam rapat Pansus Raperda pertanggungjawaban APBD sebelumnya pun, ia mendesak agar instansi berwenang mendalami temuan selisih tersebut. Kendati secara nominal tidak besar (Rp 195 juta), namun substansi donasi gempa tersebut yang menjadi penekanan pendalaman. Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai SK Bupati tentu menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan daerah.

Ardianto berpandangan bahwa untuk menyelesaikan rekomendasi (donasi gempa) dari BPK dan mencantumkan dalam laporan keuangan, bukan perkara sulit oleh eksekutif. Namun menjadi pertanyaan, apakah jumlah bantuan donasi tersebut sudah sesuai dengan donasi yang masuk dari sejak hari pertama sampai selesai tanggap darurat?

Ardianto menilai donasi yang masuk ke rekening yang dibuka oleh BPBD tanpa ada SK (perintah) Bupati menunjukkan pengelolaan keuangan sekaligus pola pemerintahan yang tidak profesional. Oleh karena itulah, pihaknya dewan sejak awal meminta data kronologi dana donasi gempa yang masuk dan keluar. Alih-alih diberikan, eksekutif hanya menyetorkan gelondongan (tidak detail).

Terpisah, Bupati KLU H. Najmul Akhyar yang dikonfirmasi wartawan, mengaku jajarannya sedang bekerja menyeimbangkan neraca keuangan pada pos donasi gempa. Sebagai kepala daerah, ia memaklumi bahwa kondisi saat gempa ketika itu, seluruh jajarannya dihadapkan pada situasi abnormal. Terkadang dalam pencatatan pun, bisa saja mengalami kekeliruan input.

“Jadi kaitannya itu, sedang kita seimbangkan. Karena menurut saya itu hanya kesalahan pencatatan saja ya,” ujarnya, Rabu,  10 Juli2019.

Bupati juga membela jajarannya. Di mana, tidak satupun dari aparatur yang melayani persoalan gempa memiliki niat dan secara sengaja bertindak menyimpang atau melakukan korupsi khususnya pada dana gempa.  “Kami menyadari betul, bahwa sangat berat bagi siapapun kalau sampai tersangkut berkaitan dengan masalah keuangan negara, pada saat gempa ini. Ini tentu sangat berat sekali, makanya saya rasa tidak mungkin ada yang menyengajakan itu,” tegasnya.

Ia bahkan menganalogikan, pelayanan dan tuntutan kesempurnaan administrasi keuangan pada situasi gempa ibarat seseorang sedang berlari dan diminta mencatat, sehingga kekurangan angka (selisih temuan) itu muncul setelah dilakukan evaluasi.  “Makanya untuk saat ini kita seimbangkan dan  kita temukan supaya dia ketemu titik nol dari neraca-nya nanti.”

Sekarang ini, ujarnya, pihaknya sedang berkomunikasi dengan BPK terkait temuan ini. Menurutnya, kalau temuan BPK itu adalah hal yang biasa. Karena BPK inikan bersifat pembinaan dan kemudian mengembalikan kerugian negara gitu. ‘’Kalau memang misalnya ada catatan yang belum seimbang, maka tugas kita yang menyeimbangkan, kecuali dia sudah masuk ranah hukum itu baru beda,” tandas Najmul. (ari)