BPBD NTB Minta Pokmas Laporkan Aplikator Nakal

Kepala Pelaksana BPBD NTB,  H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat evaluasi yang menghadirkan seluruh aplikator, fasilitator, maupun kelompok masyarakat (pokmas). Bertempat di Aula Rapat Kantor Bupati, Rabu,  26 Juni 2019 rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, dan dihadiri oleh perwakilan LPKP dan juga Korem.

Kalak BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, saat ditemui usai gelaran evaluasi mengatakan ada sejumlah kesimpulan mengenai hasil tersebut. Di antaranya masyarakat yang belum membentuk pokmas untuk segera rembuk, mengingat tanggal 25 Agustus merupakan batas akhir masa transisi darurat yang artinya ambang batas waktu pencairan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

“Dari pemerintah ‘kan sudah masuk ke rekening masyarakat artinya apa, yang menjadi kewajiban pemerintah sudah dibayarkan, makanya masyarakat yang belum ada pokmas ini harus segerakan diri untuk bergabung membentuk. Mereka juga harus aktif dan laporkan ke fasilitator sipil dan TNI, Polri,” ungkapnya.

Khusus banyaknya persoalan aplikator maupun fasilitator, pihaknya menjelaskan bagi masyarakat yang menemukan kedua pihak tersebut seolah tidak becus, maka wajib melaporkan baik ke BPBD kabupaten maupun provinsi. Pihaknya terang menegaskan secara terbuka, sepanjang masyarakat membeberkan bukti maupun data apa yang mereka langgar. Dari situ nantinya tim akan menindaklanjuti dengan turun ke lapangan memastikan kebenarannya.

“Siapapun yang melakukan kesalahan di luar etika dan prosedur akan kita berhentikan. BPBD harus lakukan evaluasi aplikator, pokmas, dan fasilitator,” jelasnya. “Kalau penambahan (fasilitator) tidak kita tambah karena sudah ada penambahan dari anggota TNI yang baru datang,”  tambahnya.

Terhadap temuan spesifikasi yang diketahui banyak tak sesuai di lapangan, BPBD NTB ke depan akan terjun ke lapangan bersama Perkindo dan Inkindo. Jika seumpama ada oknum pokmas yang bermain, sehingga berdampak pada spesifikasi maupun hasil daripada pembangunan RTG maka pihaknya tidak akan segan-segan menciduk. Karena BPBD NTB sendiri sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

“Nanti kita akan minta bantuan mereka untuk turun lapangan sebanyak 400 orang untuk melakukan evaluasi terhadap spesifikasi RTG. Kalau terjadi hal itu (pokmas minta jatah) dan menyalahi spesifikasi mari kita bongkar semua karena kita sudah kerjasama dengan aparat penegak hukum terhadap informasi itu harus dilengkapi data. Bukan saja di blacklist (aplikatornya) tapi juga harus ada tindak pidana,” pungkasnya.

Sementara itu, Kalak BPBD Lombok Utara Muhadi mengatakan persoalan yang ditemukan di lapangan seperti yang terjadi di Dusun Batu Ampar, Bale Dana Desa, maupun di lokasi lain sejatinya sudah diselesaikan. Menurutnya pihak aplikator yang diduga asal-asalan membangun, sehingga tidak sesuai spek, telah dipanggil dan diberikan surat teguran. Hasilnya pihak aplikator mau untuk memperbaiki sebagaimana batas waktu yang ditentukan.

“Secara administrasi kami melakukan tindakan pertama, memberikan teguran secara tertulis, kita sudah minta aplikator untuk membuat surat secara tertulis kesanggupan untuk melakukan perbaikan. Kita perlakukan sama semua,” katanya.

Menyangkut persoalan anomali data yang belakangan menguap, Muhadi menegaskan bahwa ini sudah diselesaikan secara bertahap. Disebutnya tercatat di Lombok Utara ditemukan 32 ribu lebih yang tak sesuai by name by address dan BPBD KLU tengah memperbaiki. Muhadi yakin dalam beberapa hari ke depan penyesuaian data anomali bisa diselesaikan, sehingga cepat dilaporkan ke pusat.

“Semoga dalam beberapa hari ke depan selesai, dan itu akan menjadi panduan kita untuk mengubah keputusan bupati. Kita juga sudah mendapat surat dari BPBD NTB untuk batas validasi tanggal 28 besok, tapi kita dipermaklumkan khusus KLU,” tandasnya. (ari)