RTG Banyak Bermasalah, Pemda KLU Kumpulkan Aplikator dan Fasilitator

Salah satu bentuk bangunan RTG yang tidak sesuai spesifikasi di KLU. Pemilik RTG merobohkan sendiri tiang beton bangunannya, karena campurannya tidak sesuai.  (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil tindakan tegas atas banyaknya keluhan masyarakat atas bangunan rumah tahan gempa (RTG) masyarakat yang bermasalah. Pemda bergerak cepat dengan mengumpulkan seluruh aplikator dan fasilitator masing-masing desa.

Hal itu ditegaskan Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Selasa, 25 Juni 2019. Selaku Koordinator BPBD KLU, Suardi meminta BPBD mengumpulkan informasi keluhan warga dan menindaklanjutinya.  “Kita terus melakukan evaluasi, turun lapangan kaitan dengan laporan-laporan warga. Dan besok (Rabu – hari ini, red), kita kumpulkan semua aplikator dan fasilitator,” ujar sekda usai menghadiri rapat paripurna di DPRD.

Sekda menegaskan, pengawalan yang dilakukan pemerintah daerah maupun pengawasan lapangan oleh fasilitator sangat menentukan kualitas bagus tidaknya rumah tahan gempa. Ia khawatir, aktivitas yang tinggi dari para tukang membuat sebagian pelaksana kegiatan menyampingkan aturan pelaksanaan kegiatan. Begitu pula, dominasi motif ekonomi yang tinggi dari aplikator membuat campuran material menjadi tidak optimal.

Pemda KLU, tegas dia, tidak menutup mata terhadap informasi yang beredar di media. Di mana warga yang mengeluhkan kualitas bangunan meminta dibangunkan ulang. Hal ini pun menjadi atensi dari pemerintah.

“Ada yang sudah kita tindaklanjuti, seperti di Loloan (Kecamatan Bayan), karena banyak juga warga yang membangun sendiri. Jadi mereka perbaiki sendiri,” ujarnya.

Bertepatan dengan pembangunan RTG yang diusahakan secara swakelola, sekda juga menyarankan agar masyarakat melalui pokmasnya lebih responsif. Setiap persoalan yang ada di Pokmas dikomunikasikan antar anggota. Selanjutnya dikoordinasikan ke pemerintah daerah apabila terdapat penyimpangan, sehingga segera dapat diperbaiki.

“Kalau memang itu dipihak ketigakan, ya kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis, maka pihak ketiga harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Bentuk tanggung jawab pihak ketiga dimaksud Suardi, adalah membangun ulang konstruksi yang menyimpang tersebut. Misalnya, konstruksi tiang rumah warga yang seluruhnya goyah, harus dibangun ulang dengan konstruksi yang lebih kokoh.

Selain memanggil aplikator dan fasilitator, Pemda Lombok Utara juga masih menginventaris jumlah warga yang belum masuk dalam SK penerima bantuan. Warga-warga yang belum masuk di SK, akan divalidasi ulang untuk selanjutnya di SK-kan dan dilaporkan ke BPBD Provinsi dan pemerintah pusat.

Sementara Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa, 25 Juni 2019 menegaskan fungsi pengawasan menjadi titik lemah pelaksanaan RTG di masyarakat. Ia melihat Pemda masih terjebak pada pengambilalihan kewenangan pengawalan RTG oleh pemerintah provinsi. Sebagai pemilik wilayah dan mengetahui kondisi real warganya, Pemda KLU diharapkan lebih responsif.

“Fungsi pengawasan tidak memandang apakah kewenangan pelaksanaan pembangunan RTG menjadi kewenangan daerah, provinsi atau pusat. Pemda harus membentuk tim, dan tim ini betul-betul tim yang netral, bukan titipan dan independen melakukan pengawasan,” sarannya.

Sedikit banyak, DPRD KLU juga mendengar dan mendapat laporan warga terkait kualitas RTG. Sejak dibangunnya pondasi, warga sudah mengeluh karena kualitas yang dinilai rendah. Tiang konstruksi juga goyah menjadi penyebab masyarakat menuntut pembangunan ulang. Indikasi-indikasi itu memperlihatkan adanya ketidakberesan dalam proses pelaksanaan yang harus diatensi sejak awal.

Ardianto melihat sejak awal rehab rekon, pengawalan pekerjaan oleh Pemda terkesan minim. Tidak adanya pengawas, pelaksanaan kegiatan dengan sistem pihak ketiga, ketakutan Pengurus Pokmas berhadapan dengan hukum menyebabkan pelaksanaan secara swakelola tidak maksimal. Padahal sedianya, pelaksanaan rehab rekon akan lebih leluasa dikerjakan oleh Pokmas apabila dilakukan oleh warga sendiri.

“Maka pemerintah harus peka, bikin tim cek lokasi, siapa aplikator, siapa fasilitator. Ini kan kasihan, sudah uang yang diterima potong sini potong sana, karena sistem yang terlalu banyak digunakan,” tegasnya.

Selain itu, Ardianto juga mengimbau pengurus Pokmas untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pencairan. Sebab sudah beredar informasi dan keluhan warga, di mana aplikator yang sudah mencairkan anggaran justru kabur atau bahkan terkesan menunda pekerjaan.

Secara umum ia melihat, pelaksanaan RTG tidak sesuai dengan janji awal pemerintah bahwa dana rumah tidak boleh dipotong satu sen pun. Namun yang terjadi di lapangan, pelaksanaan berbanding terbalik. Cenderung kebanyakan rumah tidak selesai sesuai keinginan warga ataupun target pemerintah. (ari)