Tutup Defisit, Bappeda KLU Geser Sejumlah Poin Anggaran

Ilustrasi anggaran (Suara NTB/ist/pixabay)

Tanjung (Suara NTB) – Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menuntaskan perencanaan anggaran sehubungan dengan pengaujan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan. Bappeda terpaksa mengurangi sejumlah poin anggaran di OPD guna menutup defisit.

Kepala Bappeda KLU, Heryanto, SP., Jumat,  21 Juni 2019 mengungkapkan, pembahasan rancangan KUA PPAS APBD-P 2019 sudah tuntas di tingkat eksekutif. Defisit anggaran sebesar Rp 40 miliar, sejatinya tidak tertutupi dari Silpa 2018 sebesar Rp 81 miliar.

“Kami sudah sampaikan kondisi keuangan daerah di APBD Perubahan. Banyak silpa yang unmark, peruntukannya jelas tidak bisa diapa-apakan tetapi kembali ke kegiatan itu. Misalnya, ada dana Rp 19 miliar bantuan keuangan DKI yang masuk di akhir tahun, tetap kembali ke Dikpora,” ujarnya.

Heryanto memaparkan, atas kondisi defisit yang cukup besar itu, Bappeda selaku dapur anggaran melakukan penghematan. Bappeda melalui proses rasionalisasi dengan mengumpulkan seluruh OPD. Kondisi keuangan dipaparkan secara gamblang untuk menyamakan mindset anggaran. Dalam proses pembahasan pun, Bappeda mengundang 3 pimpinan DPRD KLU.

Dalam penyesuaian anggaran, Bappeda mempertimbangkan sejumlah hal. Antara lain, anggaran prioritas untuk mendukung program pusat (pelebaran jembatan), serta sejumlah anggaran prioritas daerah yang dinilai mendesak.

“Pusat sudah membantu kita Rp Rp 80 miliar dari APBN untuk  meperbaiki 4 jembatan. Daerah perannya membebaskan lahan di sekitar jembatan supaya aksesnya memenuhi standar nasional,” paparnya.

Heryanto menyambung, dari kesimpulan di tingkat eksekutif sejumlah poin anggaran yang dirasionalisasi antara lain, pengurangan belanja barang dan jasa OPD rata-rata 3 persen, pengalihan dana penataan Gunung Malang sebesar Rp 445 juta. Selanjutnya, penundaan kegiatan Gor Mini Bayan sebesar Rp 1 miliar, pengalihan jaringan irigasi PU senilai Rp 1,6 miliar, pengadaan beras Rp 2,9 miliar, dana RTLH 2,7 miliar, hingga anggaran budidaya kelompok lebah madu Trigona senilai Rp 2,6 miliar.

“Beberapa kegiatan yang masih bisa kita tunda di 2020. Kegiatan besar pending khawatir dikerjakan jadi masalah, RTLH. Pertimbangan pertama, sebagain besar rumah terdampak genap, dan dukungan untuk rumah dari DSP BNPB. Khawatir overlap, jadi Silpa lagi,’’ terangnya.

Terkait pengadaan beras, Bappeda masih mempertahankan alokasi anggaran beras aspirasi pada APBD-P. Begitu pula beras untuk masyarakat jompo, tetap teranggarkan. “Mengapa kita beras kita efisiensi, karena kita yakin dana jadup cair di tahun 2019, jadi pertimbangan menunda beras Sanga bersama-sama,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengurangan dana perjalanan dinas di tiap OPD menjadi opsi terakhir yang akan ditempuh. Bukan mustahil, perjalanan dinas akan dikurangi apabila masih ada kebutuhan anggaran penting yang harus ditutupi.

“KUA PPAS akan kita ajukan menunggu selesai Perda pertanggungjawaban APBD 2018. Begitu diterima, segera kita sampaikan KUA PPAS, karena itulah dasar paling resmi. Jadi pembahasan APBD-P masih bisa dilakukan oleh anggota Dewan lama,” tandasnya. (ari)