Perusahaan Bermasalah Menang, Tender di KLU Disindir Kajari Mataram

Kajari Mataram Ketut Sumedana saat memberikan pengarahan di hadapan pejabat lingkup Pemda KLU, Rabu,  19 Juni 2019. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Salah satu perusahaan yang diketahui telah di-blacklist di Kota Mataram, diketahui menang lelang proyek fisik di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal itu lantas menjadi sindiran keras Kejaksaan Negeri  (Kejari) Mataram, saat berlangsungnya sosialisasi pencegahan tindak Korupsi Kejari Mataram di ruang sidang DPRD Lombok Utara, Rabu,  19 Juni 2019.

Sosialisasi itu dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, Sekda Lombok Utara, serta kepala-kepala OPD dan pejabat teknis terkait di Pokja ULP, serta para Kepala Desa.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Dr. Ketut Sumedana, SH.MH., meminta kepala ULP Lombok Utara terbuka terhadap proses lelang di ULP. Dalam proses lelang seharusnya dilakukan secara selektif. Pokja ULP minimal mengantongi nama-nama perusahaan yang di-blacklist (di daerah lain).

“Di Lombok Utara apakah Kepala ULP memiliki daftar perusahaan yang di-blacklist itu?,” tanya Kajari.

Dalam pemaparannya, Kajari Mataram banyak menyinggung pencegahan korupsi, nepotisme, gratifikasi penggunaan anggaran hingga istilah koncoisme. Namun yang paling menohok pejabat Pemda KLU, adalah sindiran keterlibatan salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar blacklist telah dimenangkan oleh Pokja ULP.

Terhadap sindiran itu, koran ini telah menelusuri  sebelumnya. Bahwa perusahaan yang terkena blacklist tersebut bernama CV. LI. Perusahaan yang bermasalah dengan proyek jembatan Dasan Agung, Kota Mataram itu di-blacklist, karena pekerjaannya merugikan negara.

Alih-alih difilter oleh Pemda KLU, perusahaan ini justru melenggang pada proyek jaringan Irigasi Dusun Teres Genit, Desa Bayan, Kecamatan Bayan. Proyek yang DPA-nya berada di Dinas PUPR KLU itu memiliki pagu senilai Rp 2,008 miliar. CV. LI memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp 1,595 miliar lebih.

Tidak hanya di tingkat kejaksaan, kemenangan perusahaan ini dalam proyek tersebut menjadi kontroversi di tingkat masyarakat.  “Semoga di KLU ini tidak ada proses pelelangan bahkan sampai dimenangkan oleh perusahaan yang sudah jelas-jelas masuk daftar bermasalah,” cetus Sumedana.

Ia melanjutkan, Kepala ULP seharusnya sudah memilki daftar perusahaan-perusahaan yang sudah masuk daftar hitam itu. Dalam seleksi perusahaan, ULP juga melakukan perangkingan perusahaan secara objektif.

Kajari menegaskan, perusahaan yang masuk daftar hitam pun, agar tidak diberi kesempatan oleh Pemda karena rekam jejaknya di daerah lain tidak mengesankan. Terhadap kemungkinan adanya perusahaan blacklist yang telanjur memenangkan tender, maka Pemda harus bertanggungjawab.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengibaratkan korupsi sebagai sebuah penyakit yang harus dicegah. Bahkan prinsipnya, lebih baik mencegah sebelum terjadi daripada mengobati. Ia mengajak para penanggungjawab anggaran, agar sebelum terjadi (kasus) para pejabat berpikir matang sebelum bertindak.

“Supaya jangan sampai menyesal, hendaknya menjaga diri jangan sampai menimbulkan penyesalan karena terlalu besar pasak daripada tiang,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) ULP Lombok Utara, Lalu Syahrif Arifin, yang dikonfirmasi wartawan secara polos mengakui tidak mempunyai referensi terkait CV. LI yang memenangkan proyek Irigasi Teres Genit. Ia bekerja sebagaimana tugas dan wewenang, yakni menyeleksi dan menilai setiap perusahaan yang melakukan penawaran. “Kita hanya melakukan prosesnya, terkait persyaratan itu juga kita seleksi. Ketika dalam sistem tidak ada yang bermasalah, kami tetap lanjutkan,” jawabnya singkat. (ari)