PJU Jalur Pariwisata KLU Tidak Optimal

Ilustrasi PJU (suarantb.com/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Keberadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur-jalur pariwisata hingga saat ini masih belum optimal. Tidak saja PJU di jalur jalan nasional seperti kawasan Malaka yang masih gelap, di lingkar tiga Gili pun demikian.

Dari data LKPJ APBD 2018, diketahui nominal Pajak Penerangan Jalan, yang dihimpun oleh daerah sebesar Rp 9,435 miliar lebih. Sayangnya, anggaran yang teralokasi kembali untuk PJU baik untuk membangun baru dan memperbaiki instalasi PJU yang rusak tidak sebanding. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim, alokasi PJU di APBD bergantung dari usulan pada musrenbang.

“Normalnya, PJU tersedia tiap 1 titik 50 meter. Hanya saja, penganggaran PJU bukan di kita, kita hanya usulkan dan mengacu pada usulan musrenbang,” ujar Kepala Bidang Perhubungan Darat, Lalu Sahrip Arifin, Selasa,  28 Mei 2019.

Selama tahun 2018 lalu, alokasi PJU yang tersedia sebanyak 478 unit dari APBD KLU dan pengadaan dari Kementerian ESDM. Antara lain sebarannya, 56 unit PJU smart di Pusuk, 19 unit PJU di Kerujuk Kecamatan Pemenang, 20 unit PJU di Dangiang, 72 unit PJU solar cell (pengadaan Kementerian ESDM), 70 unit PJU solar cell di jalan nasional (pengadaan Balai Jalan Nasional) serta 200 unit PJU solar cell di Kecamatan Tanjung (pengadaan Kementerian ESDM).

Sedangkan dukungan dari APBD NTB, pengadaan PJU sebesar Rp 5,636 miliar lebih teralokasi untuk 416 unit. Rinciannya 160 PJU smart di Karang

Kates (Kecamatan Gangga), Medana sampai Kecamatan Tanjung dan 40 PJU di Desa Sokong, 30 unit PJU di Desa Sesait, 58 unit PJU di Desa Bentek, 6 unit di Teluk Nara dan 6 unit di Bangsal. Penerangan Jalan Umum (PJU) 100 unit sepanjang jalan dari Bentek sampai Pemenang yang diadakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB melalui APBD I serta 37 unit di Desa Gili Indah melalui program CSR, serta pelepasan 21 unit, karena kerusakan parah.

Sahrip menjelaskan, optimalisasi PJU di KLU masih terkendala sejumlah persoalan. Selain anggaran, Dishub khususnya Bidang Darat hanya memiliki tenaga PJU 1 orang PNS, dan 5 lainnya berstatus honor. Dari lima orang tersebut, 2 orang teknisi dan 3 orang bertindak selaku pembantu teknisi. “Minimnya jumlah tenaga ini menyulitkan kita mengawasi PJU seluruh wilayah KLU,” imbuhnya.

Kondisi medan yang dilalui PJU juga ikut mempengaruhi. Sahrip mengatakan, khusus PJU solar sell, penempatannya harus mempertimbangkan pencahayaan pada siang hari. Di wilayah Pusuk yang banyak dilalui pepohonan, penempatan solar cell masih kesulitan.

“Untuk wilayah Pusuk, memanfaatkan PJU konvensional dengan instalasi kabel bawah tanah. Tapi masalahnya membutuhkan banyak biaya,” jelasnya.

Ia tak menyangkal, sebaran PJU di jalur jalan nasional dari arah Senggigi menuju Lombok Utara masih kekurangan PJU. APBD KLU belum bisa mampu menyentuh PJU di ruas jalan nasional, karena status dan minimnya anggaran. Di samping itu, kewenangan penganggaran berada di tingkat pusat.

“Untuk PJU Jalan Nasional, kita hanya bisa usulkan ke BPTD Wilayah XII Bali Nusra, Denpasar. Tahun ini kita dapat 40 titik yang dipasang langsung oleh BPTD,” pungkasnya. (ari)