Gugat Bupati KLU, Kasasi Marianto Ditolak

Kabag Hukum Setda KLU,  Raden Eka Asmarahadi (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Perjuangan Marianto – calon kepala desa terpilih pemilihan kepala desa (Pilkades) Sokong 2017 untuk menggugat putusan PTTUN Surabaya ditolak. Hal itu diketahui setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram memberitahukan putusan kasasi kepada Pemda Lombok Utara, beberapa hari lalu.

Kabag Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, SH., Senin,  27 Mei 2019 mengutarakan berdasarkan Surat Putusan Kasasi No.177/G/2017/PTUN-MTR, Selasa (21/5) lalu, Panitera PTUN Mataram, Agustin, SH., MH, atas perintah Ketua PTUN Mataram memberitahukan hasil putusan kasasi. Dari surat tersebut terdapat dua poin putusan pengadilan, pertama menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Marianto. Kedua, menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500 ribu. Putusan itu sendiri ditembuskan ke Mahkamah Agung.

“Jadi, terkait masalah ijazah itu ‘kan pidananya. Di dalamnya ada pemalsuan dokumen dan itu yang terbukti. Dari pengadilan tingkat pertama terbukti, banding terbukti dan ke Mahkamah Agung pun terbukti dan sudah divonis ‘kan,” tutur Eka.

Mengacu pada putusan demi putusan, Kabag Hukum menegaskan tidak ada peluang bagi pemohon untuk mempersoalkan Pilkades Sokong. Selanjutnya, secara hukum Marianto, tidak boleh sama sekali mengikuti pilkades atau pesta demokrasi lainnya sepanjang Marianto belum bisa memastikan ijazah sesuai aturan yang ada.  “Artinya, sudah tidak ada peluang lagi, jadi ijazah apa yang mau diselamatkan,” cetusnya.

Terkait hasil pilkades yang dimenangkan Marianto, Eka menyimpulkan bahwa calon pemenang tidak bisa dilantik. Sesuai tahapan pilkades, syarat pelantikan calon terpilih belum lengkap sebagaimana prosedur yang ada di Perda.

“Betul secara fakta, dia tertinggi suaranya. Tapi kan harus bisa ditetapkan dulu, bahwa dia pemenang kepala desa terpilih. Jadi itu yang belum, sehingga secara yuridis itu belum ada penetapan,” terangnya.

Melalui keputusan kasasi tersebut, maka menjadi jelas kedudukan Pilkades Sokong. Setidaknya, DP2KBPMD sudah bisa memasukkan Desa Sokong dalam agenda pilkades serentak. Kepastian ini sejalan dengan sudah tersedianya anggaran di DPA DP2KBPMD. “Kemungkinan itu akan masuk lagi di Pilkades serentak. Nanti kita akan Surati instansi terkait,” (ari)