Pengusaha Tutup Galian C, Percepatan Pembangunan RTG Terancam

Operasional alat berat di lokasi galian C dihentikan sementara sambil menunggu izin dari Pemprov NTB rampung. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Galian C menjadi dilema tersendiri di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari sekian banyak lokasi tambang, hanya Raden Satriadi alias Beldur yang mengurus izin. Sedangkan pengusaha lainnya tidak. Namun meski berizin, aktivitas galian C mendapat sorotan masyarakat, karena dampak lingkungannya yang mengkhawatirkan.

Terhadap protes warga itu, Beldur tidak menutup mata. Ia mengambil sikap tegas dengan menutup galian C yang dikelolanya. Langkah Beldur justru diikuti oleh sejumlah pengusaha lain, misalnya Sabah, Arsyad, dan Edi. Mereka kompak menutup lokasi galian dan menunggu keluarnya sikap dari Pemerintah Provinsi NTB selaku pemberi izin galian C.

Kepada wartawan, Sabtu,  4 Mei 2019, Beldur memberi klarifikasi atas lokasi Galian C Dusun Luk Barat, dan eks TPA. Terhadap dua lokasi itu, ia mengaku salah satu adalah miliknya dan mempunyai izin resmi. Sedangkan lokasi di eks TPA (tempat pembuangan akhir) sampah sementara Dusun Klongkong, Desa Samba, adalah milik warga. Ia hanya menyuplai alat berat dengan kesepakatan sewa kepada pemilik lahan, Amaq Mirak.

“Kalau lokasi di Lokok Meang (berdekatan dengan lokasi Beldur), bukan milik saya, tapi milik Sabah. Itu memang tidak berizin,” ujarnya.

Beldur menegaskan tidak ingin disalahkan atas kondisi yang ada. Di mana galian C saat ini mengalami dilema. Di satu sisi, izin-izin galian C baik pasir dan batu, rata-rata tidak memiliki izin. Ia mencontohkan, lokasi penambangan batu di Dusun Lebari, masih dalam proses pengajuan BKPRD. Di sisi lain, pihaknya diminta untuk menyuplai material galian C untuk mempercepat proses rekonstruksi rumah tahan gempa di masyarakat.

“Kalau boleh jujur, material galian C untuk kecamatan Tanjung, Pemenang dan sebagian Kayangan sekitar 90 persen saya suplai. Kalau ini diprotes, besok pun saya akan hentikan semua aktivitas penambangan,” ancamnya.

Ternyata gertakan Beldur bukan isapan jempol. Minggu pagi, ia menghubungi koran ini dan memastikan bahwa seluruh alat berat miliknya dan alat berat milik 3 pengusaha lain, ditarik. Alat-alat tersebut tidak akan beroperasi sampai menunggu solusi dari Gubernur NTB.

“Saya sudah pastikan, semua alat kita istirahatkan. Begitu juga alat kawan-kawan yang lain, mereka tidak berani beroperasi lagi kalau tetap dipersoalkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Beldur dengan alat dan armadanya yang dominan dari pengusaha lain menyuplai sekitar 187-200 dump truck pasir dan 100 dump truck batu per hari. Jumlah itu bahkan bisa lebih, karena belum menghitung jumlah rit pasir dan batu yang diangkut ke Lombok Barat dan Mataram.

“Apakah keputusan menutup lokasi ini akan membuat shock masyarakat yang membangun rumah, saya tidak tahu. Yang jelas kami tidak akan menyuplai lagi, sampai ada petunjuk dari Pak Gubernur,” jelasnya.

Tidak saja persoalan izin galian C, Beldur mengakui pula bahwa kualitas pasir yang ada di seluruh lokasi penggalian di KLU, tidak sesuai spek untuk membangun. Pasir yang dikirim ke warga korban gempa mempunyai kandungan lumpur sekitar 20 persen. “Harus diakui, pasir untuk RTG 20 persennya lumpur. Sekarang kalau paku Belanda harus pasir, maka pemerintah harus menyiapkan pencuci untuk masyarakat sebelum pasir digunakan,” cetusnya. (ari)