Bupati KLU Keluarkan 10 Ribu Warga dari Kepesertaan BPJS

Najmul Akhyar. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bupati Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengaku kecewa dengan sistem di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, masyarakat korban gempa yang sudah masuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai lewat APBD malah tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ketika terkena musibah gempa tahun 2018 lalu.

Untuk itu, Najmul mengatakan Pemda KLU mengurangi jumlah kepesertaan dalam BPJS Kesehatan sekitar 10 ribu jiwa. Selanjutnya, 10 ribu warga yang dikeluarkan dari kepesertaan BPJS ini biaya pengobatannya akan ditanggung oleh Pemda KLU lewat Kartu Lombok Utara Sehat.

‘’Kalau saya kecewa pada sistem. Di mana kemarin pada saat kami berjibaku menangani masyarakat terkena gempa, justru sistem di BPJS dianggap force majeure. Sehingga korban gempa tidak bisa ditangani BPJS,’’ ungkapnya dikonfirmasi usai menhadiri acara Forum Pimpinan Daerah di Mataram, Senin, 1 April 2019 siang.

Dalam kondisi masyarakat terkena gempa, justru mereka tidak bisa dilayani BPJS. Padahal, Pemda sudah membayarkan iurannya. Najmul mengaku kasihan melihat masyarakat yang tidak bisa ditangani BPJS, padahal mereka masuk dalam kepesertaan.

Berkat bantuan Pemprov NTB pada waktu itu, kata Najmul, akhirnya masyarakat korban gempa dapat ditangani biaya pengobatannya lewat APBD. Ia mengatakan tak menyalahkan BPJS dalam hal ini. Namun, ia menyalahkan sistem yang ada di BPJS.

‘’Sistem di BPJS seperti penyakit mata tidak ditangani. Penyakit yang kira-kira dalam pengobatannya butuh waktu berulang-ulang. Sehingga membutuhkan biaya besar. Ini tidak ditangani, padahal ini asuransi kesehatan. Seharusnya asuransi kesehatan bisa mencakup seluruh kesehatan,’’ katanya.

Ia membandingkan pelayanan BPJS dengan asuransi swasta. Di mana, asuransi swasta justru bisa menangani. Berkaca dari kasus ini, Najmul mengambil kebijakan mengurangi masyarakat yang masuk menjadi peserta di BPJS.

‘’Saya mengurangi kepesertaan BPJS itu di KLU. Tapi kami menggantinya dengan kartu Lombok Utara Sehat. Ini yang sudah kami programkan sebelum BPJS seperti itu,’’ katanya.

Program Kartu Lombok Utara Sehat, sebut Najmul sebelum adanya BPJS sudah dilakukan. Program ini dihajatkan untuk masyarakat miskin yang tidak tercover Jamkesda dan penerima bantuan iuran.

Najmul mengatakan, kepesertaan BPJS Kesehatan pada tahun lalu sudah 100 persen. Dengan dikeluarkannya masyarakat dari peserta BPJS Kesehatan sebanyak 10 ribu jiwa, maka kepesertaan BPJS di KLU tidak menjadi 100 persen lagi. Ia menyebut, jumlah masyarakat KLU yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sekitar 238 ribu jiwa.

Dengan menganggarkan sendiri biaya pengobatan masyarakat tanpa menjadi peserta BPJS, Najmul mengatakan Pemda justru untung. Pasalnya, jika anggaran tersebut tidak habis terpakai maka akan kembali ke kas daerah.

Sedangkan jika masyarakat didaftarkan menjadi peserta BPJS, maka bantuan iuran yang disetor Pemda ke BPJS tidak akan kembali ke kas daerah. ‘’Misalnya kita anggarkan Rp9 miliar, lalu terpakai Rp6 miliar. Berarti ada sisanya Rp3 miliar. Bedanya menggunakan APBD dengan BPJS. Kalau menggunakan APBD, maka itu akan kembali ke kas daerah. Tapi kalau menggunakan BPJS, maka tetap saja ke BPJS sisanya,’’ terangnya.

Najmul menambahkan, pengalaman menggunakan Kartu Lombok Utara Sehat, Pemda KLU lebih diuntungkan ketimbang masyarakat didaftarkan menjadi peserta BPJS. Ia mengatakan beberapa kali menandatangani bantuan dana pengobatan bagi masyarakat kurang mampu yang butuh dana Rp100 – 200 juta.

‘’Itu kita bayar lewat APBD dan mudah. Lewat keterangan dari Dinas Sosial, kami bantu,’’ tandasnya. (nas)