Korsupgah KPK, KLU Rapor Merah

Kepala Inspektorat KLU,  H. Zaenal Idrus (Suara NTB/ari)

Advertisement

Tanjung (Suara NTB) – Meski Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperoleh penghargaan Pangripta Nusantara atas perencanaan pembangunan terbaik kedua tahun lalu, KPK justru memberi nilai rapor merah atas pengelolaan daerah dengan nilai sebesar 53 persen. Dari 8 indikator penilaian daerah atas sasaran kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Lombok Utara (KLU) jeblok pada 4 indikator.

Ke empat indikator rendah itu antara lain, pengelolaan APBD dengan nilai hanya 35 persen (kedua terendah setelah Lombok Timur dengan 30 persen), Pengelolaan Barang dan Jasa dengan 40 persen, Manajemen ASN hanya 42 persen dan Optimalisasi Pendapatan Daerah sebesar 40 persen.

Sedangkan 4 indikator lain, bernilai positif dengan indikator PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebesar 60 persen, Kepatuhan terhadap APIP sebesar 74 persen, manajemen aset daerah sebesar 92 persen, dan realisasi Dana Desa menjadi yang tertinggi sebesar 96 persen.

KPK melalui informasi yang diterima koran ini, menyebut capaian MCP (Monitoring Center Prevention) tinggi yang diraih kabupaten/kota di NTB tidak lepas dari kerjasama setiap unsur di pemda. Namun demikian, menurut KPK, dari hasil evaluasi, capaian MCP ini belum optimal dan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Hal ini diakibatkan, antara lain, kurang koordinasi dan kerjasama yang baik antara Inspektorat (Admin MCP) dengan OPD terkait, kurangnya kesadaran OPD terhadap capaian MCP, serta disebabkan hal non teknis di OPD Pemda.

Terhadap penilaian KPK itu, Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., di ruang kerjanya Senin,  25 Februari 2019 mengakui, capaian rapor merah MCP tahun 2018 tidak lepas dari sejumlah persoalan. Secara umum, kata Idrus, OPD Pemda KLU tidak mengimplementasikan sistem elektronik untuk mengintegrasikan layanan sebagaimana tuntutan pemerintah dan publik. “Pokok masalahnya di anggaran, karena e-planning belum diterapkan. Ini by aplikasi by system semua, penggunaan unsur-unsur di aplikasi itu,” kata Idrus.

Mengawal MCP oleh KPK, Idrus menegaskan Inspektorat selaku Admin MCP telah melakukan tugas sesuai arahan. Bahkan kata dia, nilai KLU sedikit membaik, di mana tahun sebelumnya, penilaian KLU sebesar 49 persen. Namun daerah lain, ternyata lebih mampu memperbaiki indikator dengan menyiapkan sistem secara elektronik di semua layanan.

Dicontohkan Idrus, pada indikator APBD dengan capaian hanya 35 persen disebabkan proses perencanaan anggaran di KLU belum terimplementasi ke dalam sistem elektronik (e – planning). Begitu pula PJB rendah sebesar 40 persen, dipengaruhi oleh tidak terimplementasinya Unit Layanan Pengadaan menjadi sebuah lembaga yang berdiri sendiri.

“Aplikasi harus diadakan, ULP juga harus mandiri, sekarang kan masih Pokja. Harusnya (lelang) sudah UPT sendiri.”

“Terus di Bapenda, penerapan penarikan (retribusi) online belum, itu yang diminta dikawal lebih dipercepat karena mempengaruhi e publik (layanan). Kemarin mesin sempat diadakan, tapi tidak jadi dibeli,” sambung Idrus.

Dalam hal ini, Idrus melihat masih rendahnya capaian MCP bisa diperbaiki secara signifikan asalkan Pemda Lombok Utara menyiapkan anggaran dalam rangka penerapan aplikasi elektronik tersebut. “TAPD harus disiapkan anggarannya, contoh desa, sudah ada siskeudes, itu bagus nilainya (96 persen). Kita e planning sudah mulai, tapi bagaimana yang lain agar semua terintegrasi,” tandasnya. (ari)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.