Tanggap Darurat Bencana, Dana Cadangan Pemda KLU Rp 1 Miliar Menganggur

Tanjung (Suara NTB) – Meski memiliki dana cadangan tanggap darurat sebesar Rp 1 miliar pada APBD 2018, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) justru memilih menganggurkan dana tersebut. Hingga Kamis (30/8) kemarin, Bendahara Daerah yang dikonfirmasi membenarkan tidak adanya usulan pencairan untuk pemanfaatan dana tersebut.

“Sampai hari ini tidak ada yang mengajukan, ya tidak cair. Kalau diajukan kita proses, kalau tidak apa yang kita proses,” aku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Drs. H. Raden Nurjati, kepada Suara NTB.

Nurjati mengamini, beberapa jam setelah gempa bumi 6,4 magnitudo yang menghantam warga di wilayah Kecamatan Bayan, dana cadangan Rp 1 miliar itu telah diputuskan untuk digunakan. Sebagai acuan pemanfaatan dana itu pun, Bupati telah menerbitkan SK tanggap darurat untuk penanganan gempa Bayan. Belum lagi dana cadangan untuk penanganan gempa Bayan cair, KLU kembali diguncang gempa dengan magnitudo lebih besar yakni 7,0 pada Minggu (5 Agustus) malam.

“Jadi SK yang ada hanya SK tanggap darurat Pak Bupati. Tapi SK untuk mengeluarkan kebutuhan warga dari Dinsos, BPBD, Dikes dan lain-lain tidak ada,” akunya lagi.

Idealnya menurut Nurjati, dana sudah bisa dicairkan untuk penanganan gempa di mana Kecamatan Bayan terdampak. Ia berasumsi, saat itu pun, SKPD terkait masih bisa menanggulangi kebutuhan warga menggunakan bantuan dari donatur.

“Untuk bisa dieksekusi caranya sederhana, dalam 2 rapat sudah saya sampaikan silakan diajukan dengan melampirkan berita acara rapat, perkiraan RAB, yang dihimpun oleh dinas terkait seperti BPBD dan Disos. Itu nanti menjadi dasar kami keluarkan dana dari rekening Kas Umum Daerah,” jelasnya.

Berpotensi Ganti Sewa Lahan

Lain halnya dengan dana cadangan, Pemda KLU setidaknya harus mulai memikirkan ganti rugi biaya sewa tanah-tanah Pemda yang kini dijadikan lokasi pengungsian. Pasalnya lahan itu sudah dibayarkan sewanya oleh pihak ketiga. Kini dengan masuknya musim tanam namun lahan masih ditempati pengungsi, maka Pemda perlu menjalin komunikasi atas hal itu.

“Mengenai aset sawah pecatu dan biaya lain-lain belum kita bicarakan secara detail. Jelas ada beberapa aset sawah Pemda yang dimanfaatkan warga untuk mengungsi, ini juga sudah disewakan oleh daerah baik di kabupaten maupun oleh pemerintah desa,” ujarnya.

Ia mencontohkan, areal persawahan di Dusun Lekok, setidaknya ada 2 lokasi yang dihuni warga. Demikian dengan pecatu di belakang Kantor Bupati yang masih dikendalikan oleh Pemdes Tanjung, sudah disewakan, namun dihuni pengungsi. Sebagai gambaran biaya sewa atas 2 lokasi aset di dusun Lekok masing-masing sebesar Rp 11,150 juta dan Rp 11,9 juta untuk areal seluas masing-masing 92 are dan 99 are. “Apakah nanti ada protes penyewa dan meminta ganti rugi, kita belum bicara sejauh itu,” imbuh Nurjati. (ari)