115 Perusahaan Rencanakan Investasi Rp 654 Miliar di KLU

Tanjung (Suara NTB) – Sebanyak 117 perusahaan PMA dan PMDN tercatat mengajukan izin investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas ekonomi di KLU semakin dinamis.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) KLU, Vidi Ekakusuma, SIP. M.Si., melalui Kepala Bidang Penanaman Modal, Ali Zulkarnain, M.Si., mengungkapkan seluruh pengajuan investasi itu masuk ke meja Disnaker sampai triwulan II – 2018. Dari 117 perusahaan itu, rencana investasi bernilai nominal Rp 654,356 miliar. “Minat investasi tetap tinggi, tetapi sementara ini masih ada selisih antara rencana dan realisasi investasi. Setidaknya kita butuh 3 tahun untuk mengetahui realisasi investasi suatu perusahaan,” ungkap Ali.

Dipaparkan, minat investasi 115 perusahaan itu tersebar di beberapa sektor, terbanyak di sektor pariwisata dengan 104 perusahaan dengan akumulasi rencana investasi sebesar Rp 629 miliar. Satu perusahaan masing-masing tertarik di bidang perhubungan, serta energi dan kelistrikan dengan rencana investasi masing-masing Rp 222,261 juta lebih dan Rp 33,304 juta. Sedangkan 9 perusahaan lain akan berinvestasi di sektor perdagangan dengan nilai investasi sekitar Rp 24,427 miliar lebih.

Ali menyebutkan, perkembangan investasi tahun ini menambah daftar investasi yang diajukan tahun lalu. Di mana investasi diajukan oleh 302 perusahaan PMA dengan nominal mencapai Rp1,35 triliun. Sedangkan perusahaan katagori PMDN sebanyak 4 perusahaan dengan nominal investasi Rp 809,56 juta lebih. Dari 302 perusahaan itu, sektor pariwisata tetap mendominasi dengan 260 perusahaan, 9 perusahaan di sektor perhubungan, 4 usaha di sektor energi dan kelistrikan, 3 perusahaan di perikanan dan 1 perusahaan di perhubungan.

“Kita akan mengetahui realisasi investasi dari laporan LKPM per triwulan yang disampaikan perusahaan kepada pemerintah. Kita tetap pantau aktivitas mereka melalui Seksi Pemantauan dan Pengendalian. Selain dari pemantauan Kabupaten, kita juga bekerjasama dengan Provinsi untuk memantau PMA,” paparnya.

Terhadap perusahaan yang lalai melaksanakan laporan realisasi kepada pemerintah, maka Disnaker akan memberi teguran. Salah satu perusahaan di KLU, yakni Amarsvati Condotel diketahui telah diberi teguran karena tidak melaporkan aktivitas 3 bulanannya.

“Perusahaan yang tidak menjalankan rencana investasinya kita kirim teguran. Dan itu kita layangkan ke salah satunya Amarsvati. Itu baru surat teguran pertama, sampai sekarang belum diindahkan,” sebutnya.

Dinas tambahnya, berkepentingan dengan laporan realisasi 3 bulanan dari investor. Kepentingannya, untuk memenuhi target realisasi investasi RPJM, Rp 1,1 triliun tahun 2018 dengan beban target naik tiap tahun sebesar Rp 10 miliar. “Sampai saat ini, objek investasi masih dominan di 3 gili, tetapi ada mobilitas baru yang dilirik investor yakni tambak udang di wilayah daratan Lombok Utara,” tandasnya. (ari)