Disos KLU Hapus 112 Proposal Rumah Kumuh

Tanjung (Suara NTB) – Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (TRLH) Pemkab Lombok Utara secara konsisten dianggarkan setiap tahun. Tahun ini, pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 miliar, namun setelah verifikasi dana yang akan terpakai sekitar Rp8,85 miliar.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lombok Utara, Hadari, SP., di ruang kerjanya, Rabu, 2 Mei 2018, mengungkapkan program RTLH tahun siap dilaksanakan. SK penerima rumah kumuh baru mendapat persetujuan bupati. Paling telat, setelah lebaran program rehabilitasi rumah kumuh sudah bisa terlaksana.

“Untuk tahun 2018 ini, jumlah penerima sesuai SK Bupati sebanyak 590 unit dengan dana Rp 8,85 miliar. Sebenarnya kemarin jumlah proposal masyarakat sebanyak 702, tetapi setelah diverifikasi yang menerima sebanyak 590. Jadi, ada 112 proposal yang kita keluarkan (delete),” ungkap Hadari.

Dijelaskan, penghapusan 112 proposal masyarakat dikarenakan berbagai persyaratan yang diatur tidak terpenuhi. Misalnya legalitas hak milik lahan tempat dibangunnya rumah kumuh belum dimiliki oleh calon penerima. Ada pula penerima yang terlanjur sudah membangun, calon penerima meninggal dunia atau pindah, serta calon penerima yang sudah tercover oleh program Jubah (Jumat Bedah Rumah).

Pelaksanaan RTLH tahun ini, akan dilakukan sesuai dengan rencana awal yakni menggandeng aparat TNI. Nota kesepahaman atau MoU antara Pemda dan TNI akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut Hadari, aparatur TNI akan dilibatkan sebagai pemantau. “Dari 590 unit rumah berarti ada 59 kelompok, kita butuhkan sekitar 30 orang TNI, karena 1 orang TNI akan mengawasi pembangunan di 2 kelompok,” terangnya.

Sebagaimana alokasi APBD, setiap aparatur TNI yang terlibat memperoleh dukungan anggaran pengawasan sebesar Rp 500 ribu per orang per bulan. “TNI awalnya menargetkan pelaksanaan pekerjaan 1 bulan, tapi kita targetkan 2 bulan.”

Hadari menambahkan, alokasi RTLH tahun 2018 ini tersebar di 4 kecamatan. Hanya kecamatan Bayan yang tidak memperoleh alokasi, dikarenakan dominasi program tahun-tahun sebelumnya lebih banyak menyentuh kecamatan Bayan. Namun demikian, warga di kecamatan Bayan akan memperoleh program dari Kementerian PDT dalam bentuk penanggulangan warga fakir miskin dengan alokasi 100 unit rumah. Pagu anggaran pusat ini sama dengan anggaran daerah sebesar Rp 15 juta per unit.

Dalam proses pembangunan RTLH nantinya, Hadari mengklaim pihaknya masih harus berkoodinasi dengan pejabat perencana di Dinas PUPR Lombok Utara. Koordinasi ini untuk menentukan desain anggaran yang ideal untuk tiap unti rumah.

“Sebelumnya anggaran Rp 10 juta untuk 1 unit, sekarang dengan Rp 15 juta berarti ada yang harus disesuaikan. Dulu ukuran rumah 3,5 x 5 meter, kita ingin dengan naiknya anggaran ukuran rumah bisa lebih luas menjadi 4,5 x 5 meter, ditambah dengan jamban (WC),” terangnya.

Logika Hadari, dari pagu Rp 15 juta dengan alokasi untuk jamban sebesar Rp 5 juta dianggap tidak ideal, dananya terlampau besar. Ia menginginkan alokasi jamban maksimal sebesar Rp 3,5 juta, dan sehingga untuk unit rumah memperoleh alokasi Rp 11,5 juta. (ari)