Khawatir Capaian Target, DPRD KLU Minta Bupati Segera Evaluasi Kinerja SKPD

Tanjung (Suara NTB) – Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., meminta agar Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, segera menggelar evaluasi kinerja kalangan SKPD. Hal ini seiring adanya program yang kembali harus tertunda, yakni RTLH dan program Wira Usaha Baru. Kedua anggaran itu tertuang di APBD dengan total anggaran senilai Rp 16,5 miliar.

Kepada wartawan Selasa, 20 Juni 2017, Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, menyarankan agar kepala daerah segera mengambil langkah dalam waktu dekat. Para pelaksana program sedianya dinilai terhadap tupoksinya menjalankan visi dan misi yang sudah dicanangkan dalam RPJMD.

“Bupati dan wakil bupati mempunyai visi misi yang luar biasa bagus. Tetapi sebagus-bagusnya program kalau tidak mampu dijalankan oleh SKPD percuma. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Pak Bupati, Wakil Bupati untuk mengevaluasi SKPD yang lelet, yang tidak mampu melaksanakan visi misi ini,” pinta Sudirsah.

Substansi penempatan pejabat di SKPD jelas dia, semata-mata untuk menerjemahkan program yang sudah disusun sejak awal oleh pasangan Najmul – Sarifudin. Tupoksi pokok seorang Kepala SKPD tersebut haruslah mampu dijabarkan dengan baik. “Lah, kalau memang tidak mampu buat apa kita pertahankan, kan begitu,” logikanya.

Politisi yang berasal dari satu Partai (Gerindra) dengan Wakil Bupati KLU ini, mengingatkan agar pengalaman gagalnya eksekusi 2 tahun berturut-turut untuk rumah kumuh tidak diulangi lagi. Hal yang sama juga diminta pada program WUB, di mana dinas harus mampu mendesain program dengan lebih matang sebelum mengajukan anggaran ke Banggar DPRD KLU.

Ia menganjurkan sebelum usulan anggaran diajukan, SKPD sudah mengambil ancang-ancang menyiapkan instrumen pendukung program. Proposal masyarakat terverifikasi, legalitas kelompok sudah terbentuk, hingga keberadaan kelompok sesuai dengan kondisi sosial di mana mereka layak untuk dibantu.

“Jangan sampai verifikasi dilakukan setelah anggaran tertuang di APBD, ini kan lucu. Sekarang 74 kelompok penerima rumah kumuh, 102 kelompok WUB sudah ada namanya di APBD, tetapi baru di verifikasi sekarang.”

Sikap kritik itu tambah dia, tidak hanya datang dari kalangan DPRD saja. Aspirasi yang sama berkembang dari toma, toga, dan toma Kecamatan Gangga, saat digelarnya reses Sudirsah, beberapa hari lalu. Di forum itu, warga mengeluhkan adanya anggaran yang tertuang di APBD, namun tak dieksekusi hingga saat ini. Anggaran tersebut antara lain, alokasi Rp 9 miliar untuk program Wira Usaha Baru (WUB) kepada 102 kelompok, dan anggaran Rp 7,5 miliar untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 74 kelompok.

“Yang disesalkan masyarakat, kenapa sekarang baru diadakan verifikasi, kenapa tidak sebelum itu dituangkan di APBD, sehingga tidak muncul silpa. Betul apa yang disampaikan masyarakat itu, oleh karena itu bupati harus tegas mengevaluasi jajarannya,” demikian Sudirsah. (ari)