Bupati KLU Marah, Penyeberangan Bali – Gili Kelebihan Kapasitas

Tanjung (Suara NTB) – Rumor bahwa jalur penyeberangan laut dari Bali menuju Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang kerap mengalami overload (kelebihan kapasitas) penumpang terbukti benar. Hal ini disaksikan langsung rombongan Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar usai bertolak dari Karang Asem via fast boat menuju Pelabuhan Teluk Nara, Rabu, 14 Juni 2017.

Di KM Eka Jaya yang ditumpangi, Bupati didampingi para Asisten, Kepala Dinas Perhubungan, serta beberapa Staf Humas dan Protokol Setda, Rabu, 14 Juni 2017 pukul 11 siang, bupati dan rombongan mendapati lebih dari 100 penumpang, padahal kapasitas penumpang maksimal 100 orang.

“Pak Bupati marah sekali melihat itu, makanya hari ini kita dipanggil, ada dari syahbandar juga yang langsung dipanggil Pak Bupati,” ujar Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, H. Syamsul Rizal, S.Pi., Kamis, 15 Juni 2017.

Baca juga:  Pemprov NTB Desak Perbaikan Dermaga II Padangbai Dipercepat

Diakui Rizal, kekecewaan bupati mengarah pada para pejabat pelaksana instans terkait, dari Dinas Perhubungan hingga syahbandar, serta pengusaha penyeberangan. Letak kekecewaannya, karena para pengusaha penyeberangan mengabaikan aspek keselamatan.

“Ada indikasi kuat banyak penumpang tidak tercatat di manifest. Menurut aturan keselamatan juga, mengkhawatirkan. Misalnya baju pelampung yang disediakan hanya 100 unit, sedangkan penumpang lebih banyak, kan repot,” ungkapnya.

Menyikapi itu, Bupati, Najmul Akhyar, pun langsung memimpin rapat tertutup antara pihak terkait di ruang kerjanya. Usai rapat, Kepala Syahbandar Pemenang, Lombok Utara, L. Madhi, mengatakan kondisi overload penumpang pada jalur penyeberangan Bali – Lombok Utara bukan merupakan tanggungjawab Syahbandar Pemenang. Ia berdalih, kontrol penuh penumpang fastboat dari Bali wewenang syahbandar setempat.

Baca juga:  Pemkot akan Bongkar Jembatan Penyeberangan

“Kalau itu, Syahbandar Bali yang punya wilayah sendiri. Memang idealnya penumpang tidak boleh melebihi kapasitas. Tapi soal itu, itu urusan dia yang di Bali,” ujar Madhi.

Sebaliknya ia menjamin bahwa kondisi penumpang dari Pelabuhan Teluk Nara menuju Benoa, Bali tidak akan melebihi kapasitas. Sebelum fastboat berangkat, pihak syahbandar akan memantau jumlah penumpang menurut daftar penumpang.

“Kalau lebih maka kita turunkan. Umpama mereka tidak mentaati, maka kita kenakan sanksi, fast boat-nya tidak boleh jalan,” tegasnya.

Pemda KLU dalam hal ini tidak akan membiarkan kondisi angkutan penyeberangan overload terus berlanjut. Bupati langsung meminta agar Dinas Perhubungan segera menggelar rapat bersama instansi terkait lainnya.

“Pak Bupati maunya digelar rapat kembali, yang secara teknis membahas tindakan yang diperlukan dengan syahbandar dan kepolisian,” demikian Syamsul. (ari)