Pemda KLU Siap Kawal Kasus Sri Rabitah Sampai Qatar

Tanjung (Suara NTB) – Kasus pengangkatan ginjal kanan dari tubuh TKW asal Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara, Sri Rabitah (22 tahun), kini menjadi atensi pemerintah. Tidak hanya pemerintah kabupaten, tetapi juga pemerintah pusat.

Senin, 27 Februari 2017, Sri dan keluarga, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH ) Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran (PBHBM) hadir di Kantor Bupati KLU. Selain Bupati Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, hadir pula Dirjen Perlindungan TKI Kemenlu, Polda NTB, BP3TKI Mataram, Dinas Kesehatan KLU, dokter RSUD Tanjung, serta sejumlah tokoh masyarakat Desa Sesait yang menemani Sri.

Sri pada kesempatan itu menceritakan kembali kronologis keberangkatannya sebagai TKW tujuan Qatar, pengalamannya selama bekerja, perlakuan uang diterima dari majikan hingga hilangnya ginjal kanan akibat dicangkok majikan. Ia berharap, pemerintah membantu mengungkap kebenaran kasusnya hingga sang majikan dihukum sesuai hukum internasional.

“Dari apa yang saya alami ini saya meminta kepada pihak terkait untuk mengusut tuntas. Saya tidak ingin ada TKW lain lagi yang mengalami sama seperti saya,”  ujar Sri.

Menanggapi harapan Sri ini, Bupati KLU H. Najmul Akhyar, merasa sangat prihatin sekaligus terpukul atas peristiwa yang menimpa warganya. Ia pun berjanji akan berupaya maksimal meminta pemerintah pusat mengungkap kasus Sri supaya menjadi atensi nasional. “Saya merasa prihatin dengan apa yang terjadi, kami akan aktif mendampingi beliau bila perlu kita bersurat kepada presiden,”  janji Najmul.

Kasus Sri ini baginya merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa, yang sayangnya tidak terungkap ke publik. Menurutnya, kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus lain, karena diduga tidak sedikit TKW/TKI asal Indonesia khususnya NTB yang mengalami tindak kekerasan bahkan pelanggaran HAM.

Dalam penanganan kasus Sri, Najmul mengakui telah berkoordinasi dengan BP3TKI Mataram. Ia juga berharap banyak, agar Lembaga bantuan hukum PBHBM

mendampingi kasus ini hingga tuntas. “Saya akan sampaikan secara nasional dari Komnas HAM, Kementerian Tenaga Kerja, hingga Presiden,” tegasnya.

Bupati pada kesempatan itu juga memastikan akan membantu menalangi dana operasi sebesar Rp 2,5 juta sebagaimana dibebankan Tim Dokter RSUP NTB kepada Sri. Kepada korban dan keluarga diminta tidak memikirkan masalah biaya, karena akan ditalangi oleh Pemda.

“Pemda akan usahakan, bagaimana teknisnya. Mungkin kita akan biayai (keluarkan uang) atau bangun jaringan, kami akan bantu ibu. Ini jadi gerakan kita bersama kita harus menyuarakan, karena ini pelanggaran yang luar biasa terkait hak asasi manusia,” cetus Najmul.

“Saya siap membantu proses operasi maupun pembiayaan untuk memulihkan kembali kondisi korban. Saya juga siap ikut serta mengawal hingga ke tingkat pusat apapun yang dibutuhkan nantinya. Bila diperlukan hingga di kedutaan besar Qatar, Pemkab siap mengawal,” cetusnya lagi.

Sri TKW Resmi

Perihal legalitas keberangkatan Sri ke Qatar, dijelaskan oleh BP3TKI Mataram. Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Mataram, Noerman Adiguna, memastikan Sri adalah TKW yang sah. Kepastian itu diperoleh usai Sri dipastikan tercatat di database ketenagakerjaan.

Hanya saja, kata Noerman, Sri saat dipulangkan tidak mengantongi paspor. Kemungkinannya paspor Sri disita oleh majikan atau tekong yang ada di Indonesia. BP3TKI sesuai kewenangannya akan coba mengecek kembali data rekaman keberangkatan Sri pada tahun 2014 lalu.

“Kami akan tindak lanjuti persoalan ini, awalnya kami akan coba bawa hasil rontgen di RS sebagai bukti. Sesuai arahan kepala, hari ini kita memberikan santunan dulu kepada ibu Sri sebelum nantinya kami kawal terus kasus ini,” ungkapnya.

Menjadi perhatian bersama, sambung Noerman, kasus yang menimpa Sri harus didalami bersama oleh pemerintah melibatkan instansi terkait. Pasalnya kasus ini melibatkan terduga pelaku yang berada di luar negeri. (ari)