Perintah UU, Jabatan Sekda KLU akan Dievaluasi

Tanjung (Suara NTB) – Persiapan pengisian SKPD baru sesuai Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Fokusnya sementara ini masih berkutat pada jumlah eselon II, tak terkerkecuali jabatan sekda.

Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH, MH, Kamis, 15 Desember 2016 yang dikonfirmasii perihal evaluasi jabatan Sekda – sebagaimana permintaan DPRD KLU, enggan menjawab secara pasti. Namun demikian, jabatan sekda tak akan luput dari bahan evaluasi apabila memang diperintahkan oleh undang-undang.

“Kalau memang undang-undang menginginkan (evaluasi sekda) kenapa tidak. Ada dua mekanisme, satu lewat evaluasi dan lewat seleksi (pansel). Kalau eveluasi seperti apa, seleksi juga kita akan lihat prosesnya bagaimana,” ungkap wabup.

Sarifudin mengisyaratkan, seandainya jabatan sekda pada akhirnya dievaluasi, maka pihaknya membuka kran dalam proses seleksi terbuka untuk umum. Kemungkinan peserta calon sekda tidak terbatas dari Lombok Utara saja, melainkan SDM dari luar juga dipersilakan mengajukan diri sepanjang memenuhi syarat.

“Semua orang yang punya syarat untuk jadi Sekda silakan daftar. Jangankan dari KLU dari luar KLU pun bisa,” cetusnya.

Baca juga:  Pemkot Mutasi 82 Pejabat

Diterangkan, dalam pengisian jabatan eselon II di Lombok Utara penempatan pejabat akan tetap mengacu pada UU dan PP yang ada. Pihaknya juga mempertimbangkan hasil evaluasi dan assessment yang dilakukan bersama dengan Pemprov NTB.

Sehubungan masih kurangnya tenaga eselon II di KLU, Politisi Gerindra NTB ini juga menegaskan bupati dan dirinya akan mengupayakan seluruh jabatan terisi. Oleh karenanya, saat dilakukan pansel nantinya,

Pemda KLU juga tidak menutup peluang bagi pendaftar dari luar Lombok Utara.

Seiring belum adanya kepastian pergeseran pejabat sesuai pengisian OPD baru, Sarifudin lantas mengimbau agar seluruh ASN eselon II untuk tidak risau dengan ketidakpastian penempatan. Ia menegaskan, tidak ada yang pantas ditakuti termasuk tekanan politik yang belakangan menjadi momok bagi penempatan pejabat.

“Saya kira tidak ada yg perlu ditakutkan, yang dinilai itu kinerja. Soal ada yang merasa akan tergeser atau mendapat posisi baru karena promosi, yang menentukan juga hasil pansel. Teman-teman juga masih ujian di provinsi. Soal siapa di mana belum kita tentukan, ya saya mengimbau ayo kita (bekerja) sama-sama,”  sarannya.

Baca juga:  Pemkot Mutasi 82 Pejabat

Sebelumnya, Kepala Bagian Kepegawaian Setda KLU, Masjudin, SE. ME., kepada koran ini menerangkan dalam proses evaluasi dan penempatan pejabat eselon II, Pemda KLU menggelarnya sesuai aturan. Merujuk UU ASN, seseorang yang menduduki 1 jabatan diatur minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, sehingga manakala ada pejabat menduduki jabatan sudah mencapai 5 tahun, dapat dievaluasi dan jika memungkinkan diperpanjang.

Menjawab tuntutan UU ASN tersebut, BKD KLU menyesuaikan pemenuhan OPD baru sesuai mekanismenya. Di mana, terdapat 4 hal yang menjadi penekanan yaitu, jumlah OPD tetap/tidak berubah, fungsinya berkurang, merger dan pengembangan OPD. Berbicara organisasi yang berubah baik merger ataupun pengurangan fungsi, harus melihat kriteria penempatan calon. Individu mana di struktural itu yang dinilai paling mendekati untuk posisi jabatan berdasarkan OPD baru. (ari)