Waspadai Penipuan, Kemenag Lotim Imbau Masyarakat Tak Tergiur Travel Promo

H. Makinuddin. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Terutama bagi masyarakat yang berencana menjalankan ibadah umrah. Langkah ini penting untuk menghindari penipuan oleh oknum travel, terutama yang mengatasnamakan diri sedang melakukan promosi.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 14 Februari 2020, Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, H. Makinuddin, S.Sos,I, ME, menyebutkan jika saat ini jumlah travel penyelenggara haji dan umrah yang terdaftar di Kemenag Lotim atau di NTB hanya satu. Sisanya masih dalam proses. Ia berharap, apabila masyarakat ingin berangkah umrah, maka sebaiknya mempertanyakan dulu ke Kemenag Lotim atau mencari latar belakang dari travel itu sendiri.

Misalnya untuk biaya pemberangkatan umrah, apabila travel itu menawarkan harga atau biaya di bawah Rp20 juta. Makinuddin menegaskan bahwa travel tersebut dapat dicurigai dengan menggali identitas dari travel tersebut. Pasalnya biaya menjalankan ibadah umrah minimal Rp20 juta. “Kalau kurang dari Rp20 juta dan mengatasnamakan diri sedang promo. Itu patut diwaspadai, masyarakat jangan mudah percaya,”pesannya.

Makinuddin tidak menampik jika penyedia jasa perjalanan haji dan umrah di tingkat daerah saat ini begitu menjamur. Terutama travel penyedia jasa umrah dan haji khusus. Meski demikian, pengawasan biro perjalanan haji dan umroh itu pengawasannya terpusat di Kementerian Agama (Kemenag) RI dan tidak terdaftar di Kemenag kabupaten/kota.

Pengawasan dilakukan oleh Kemenag pusat karena keberadaan travel haji dan umrah tersebut hanya terdaftar ada di Kemenag pusat dan tidak terdaftar di kabupaten/kota. Disebutkannya, se-Indonesia yang boleh mengeluarkan izin untuk biro penyedia jasa haji dan umrah yakni Kementerian Agama, sehingga pengawasannya pun langsung dilakukan oleh Kementerian Agama RI dan berkoordinasi dengan Kakanwil Kemenag provinsi.

Di NTB, sambungnya hanya satu yang mendapatkan izin. Sisanya berupa cabang yang dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan Kanwil. Kemenag Lotim tidak mengetahui persis jumlahnya, karena tidak terdaftar. Yang terdaftar di Kemenag hanya jemaah haji yang reguler atau berangkat dari KBIH. (yon)